Merdeka.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD menyatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hatus bertanggung jawab atas banjirnya praperadilan dari tersangka kasus korupsi. Hal itu karena KPK tidak memiliki bukti yang cukup dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka.

"KPK juga turut andil dalam praperadilan ini. Contohnya kasus BG. Ternyata tidak punya bukti yang cukup tapi ditetapkan sebagai tersangka," kata Mahfud selepas menjenguk mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum di Rutan KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/4).

Dia menyarankan kepada KPK, agar mulai berbenah diri dan memperbaiki sejumlah sistem kinerja. Perbaikan itu demi pemberantasan korupsi yang lebih baik ke depan.

"Kalau KPK punya bukti yang cukup, langsung saja ke pengadilan yang benar. Kenapa harus praperadilan," terangnya.

Lanjut dia, lembaga anti-rasuah ini harus teliti dan hati-hati dalam menyidik kasus korupsi. banyak tersangka korupsi yang gerah karena kasusnya digantung selama ini.

"KPK seharusnya jangan ceroboh dalam menetapkan tersangka, jangan menggantung nasib orang. Saya tidak menyalahkan juga," pungkas dia.