Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Mahfud MD: Kasus Lukas Enembe Bukan Rekayasa Politik, Ini Masalah Hukum

Mahfud MD: Kasus Lukas Enembe Bukan Rekayasa Politik, Ini Masalah Hukum Menko Polhukam Mahfud MD di di Universitas Udayana, Bali, Jumat (30/9). ©2022 Merdeka.com/HO-Humas Pemprov Bali.

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberi penjelasan soal kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe. Dia menyatakan, kasus itu murni masalah hukum, bukan rekayasa politik.

Mahfud mengatakan bahwa pihaknya ikut bicara soal Lukas Enembe karena saat Lukas ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan dugaan gratifikasi Rp 1 miliar malah dianggap dikriminalisasi dan ada mobilisasi massa.

"Lalu terjadi mobilisasi massa yang mengatakan bahwa Lukas Enembe itu dikriminalisasi karena hanya Rp1 miliar saja kok ditetapkan tersangka. Maka saya ngomong Rp 1 miliar itu hanya bukti awal," kata Mahfud di Universitas Udayana, Bali, Jumat (30/9).

"Sedangkan, uang yang berhasil ditemukan yang mau diperiksakan kepada dia, misalnya yang tunai yang sekarang diblokir oleh kami di PPATK itu Rp 71 miliar. Kemudian, transaksi-transaksi dengan pencucian uang dan perjudian dan sebagainya itu Rp560 miliar," imbuhnya.

Bukti Hampir Rp700 Miliar

Dia menyebutkan, pihaknya menyampaikan hal itu kepada rakyat Papua, karena menurutnya bukan soal uang Rp1 miliar, tetapi uang itu untuk pembangunan di Papua.

"Yang bukti yang sekarang ada itu, iya hampir Rp700 miliar, kalau dihitung semua dengan bukti yang Rp600 miliar lebih. Itu kalau alat bukti yang sekarang akan dikonfrontasikan kepada dia, minta klarifikasinyalah di KPK. Tapi yang Rp 1 miliar itu sudah firm," ujarnya.

"Karena saya katakan sering orang salah tangkap, Bapak Mahfud itu bohong katanya, dana untuk Papua itu dana otsus untuk Papua itu hanya Rp 138 triliun. Bapak Mahfud bilang Rp1.000 triliun, saya katakan dana yang dikucurkan untuk pembangunan Papua sejak tahun 2002 sampai 2020 itu Rp1.000 triliun lebih, orang ribut, tidak benar itu," ungkapnya.

Kemudian, pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberi penjelasan ada Rp 1.092 triliun yang dikucurkan dan dana itu dikucurkan dari tahun ke tahun. "Itu (dana) untuk pembangunan Papua keseluruhan, dana yang dikucurkan ke Papua sejak ditetapkan sebagai daerah otonomi khusus. Jadi Rp1.092 triliun itu penjelasan Kementerian Keuangan, itu dimuat di dalam twitternya Prastowo Staf Ahli Menteri Keuangan. Itu ada rinciannya tahun ini sekian, tahun ini sekian," ujarnya.

"Sementara, pembangunan infrastruktur yang sekarang ada itu adalah pusat yang membangun. (Kementerian) PUPR yang membangun itu. Maka, masyarakat mari tegakkan hukum, kita akan lindungi, saya akan menjamin dan memberi perlindungan kepada (Lukas Enembe), kalau memang itu tidak benar, Lukas Enembe bisa membuktikan bahwa itu tidak ada penyalahgunaan seperti itu," ungkapnya.

Tidak Ada Hubungannya dengan Parpol

Ia juga kembali menegaskan bahwa pihaknya akan menjamin Lukas Enembe tidak diajukan ke pengadilan, tetapi harus mengklarifikasi kekayaannya.

"Saya yang menjamin, dia tidak akan diapa-apakan, tidak akan diajukan ke pengadilan tapi klarifikasi dulu. Misalnya apa, misalnya punya perusahaan tidak kok punya kekayaan sebanyak itu, punya misalnya, tambang emas di Tolikara katanya, tapi rakyat Tolikara atau rakyat mana itu marah tidak ada di sini punyanya Lukas Enembe. Itu jelaskan saja kan gampang, hukum kan gampang kalau sama-sama baik," ujarnya.

Selain itu, Mahfud juga menegaskan tidak ada rekayasa politik adanya dugaan kasus yang menimpa Lukas Enembe. "Dan tidak ada rekayasa politik, tidak ada hubungannya Partai Demokrat, Partai Golkar, PDIP tidak ada ini, kasus Lukas Enembe, karena ada yang mengatakan itu Partai Demokrat mau dipojokkan, tidak," ujarnya.

"Wong dua hari sebelumnya, tokoh Golkar yang Bupati Mimika kan ditangkap, itu Golkar di situ dan itu Golkar afiliasinya (dan) koalisinya pemerintah. Jadi ini masalah hukum, dan ini sudah saya umumkan tanggal 19 Mei, tahun 2020. Jadi, bukan sekarang karena mau pilkada, buka lagi google, apa yang saya katakan 2020 ada korupsi besar termasuk yang ini jadi tidak ada kaitannya dengan situasi politik kekinian," ujarnya.

(mdk/yan)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mahfud MD Beres-Beres & Pamit ke Pegawai Kemenkopolhukam, Ungkap Ada Ruang Kedap Suara

Mahfud MD Beres-Beres & Pamit ke Pegawai Kemenkopolhukam, Ungkap Ada Ruang Kedap Suara

Mahfud berpesan kepada pegawai Kemenko Polhukam agar jangan terlibat gerakan politik

Baca Selengkapnya
Mahfud Tegaskan Kompak Usut Dugaan Kecurangan Pemilu: Ganjar Jalur Politik, Saya Hukum

Mahfud Tegaskan Kompak Usut Dugaan Kecurangan Pemilu: Ganjar Jalur Politik, Saya Hukum

Mahfud mengatakan, dirinya berbagi tugas dengan Ganjar untuk mengawal langkah yang diambil.

Baca Selengkapnya
Mahfud MD: Saya Setuju Koruptor Dijatuhi Hukuman Mati

Mahfud MD: Saya Setuju Koruptor Dijatuhi Hukuman Mati

Mahfud menjelaskan dalam Undang-Undang yang saat ini bisa saja menerapkan hukuman mati bagi koruptor.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Mahfud MD Tegaskan Hak Angket Diperbolehkan untuk Usut Kebijakan Pemerintah Terkait Pemilu

Mahfud MD Tegaskan Hak Angket Diperbolehkan untuk Usut Kebijakan Pemerintah Terkait Pemilu

Menurut Mahfud, KPU maupun Bawaslu tidak bisa dilakukan angket.

Baca Selengkapnya
Mahfud Mundur dari Menteri, NasDem: Harusnya dari Awal Resmi Jadi Cawapres

Mahfud Mundur dari Menteri, NasDem: Harusnya dari Awal Resmi Jadi Cawapres

Mahfud MD menyiapkan surat pengunduran diri sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

Baca Selengkapnya
Cara Mahfud MD Persiapan Debat Cawapres: Turun ke Bawah, Melihat Problematika Konkrit yang Dihadapi Rakyat

Cara Mahfud MD Persiapan Debat Cawapres: Turun ke Bawah, Melihat Problematika Konkrit yang Dihadapi Rakyat

Hasto menyatakan, sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) tema debat ke depan bakal menguntungkan Mahfud.

Baca Selengkapnya
Kabar Mahfud MD Mundur dari Menko Polhukam Makin Kencang, Ini Profilnya

Kabar Mahfud MD Mundur dari Menko Polhukam Makin Kencang, Ini Profilnya

Mahfud MD merupakan tokoh yang pernah mencicipi jabatan di ketiga lembaga negara, dimensi yudikatif, legislatif di DPR RI, dan dimensi eksekutif.

Baca Selengkapnya
Mahfud MD Bersiap Mundur, Pengamat Nilai Yusril, Tito & Hadi Tjahjanto Berpeluang jadi Menko Polhukam

Mahfud MD Bersiap Mundur, Pengamat Nilai Yusril, Tito & Hadi Tjahjanto Berpeluang jadi Menko Polhukam

Jokowi diprediksi menunjuk tokoh dari kalangan profesional jika Mahfud benar akan mundur dari Menko Polhukam.

Baca Selengkapnya
Mahfud Akui Hukum Tumpul Pada Orang Penting dan Keluarganya hingga Kelompok Mafia

Mahfud Akui Hukum Tumpul Pada Orang Penting dan Keluarganya hingga Kelompok Mafia

Mahfud mengatakan, pihaknya akan fokus kepada aparat penegak hukum agar Indonesia menjadi negara adil.

Baca Selengkapnya