Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan pengusutan kasus dugaan korupsi Bupati PapuaLukas Enembeoleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak terkait menjelang politik 2024. Namun menurut Mahfud, perkara Lukas termasuk kasus korupsi 10 besar di Papua sejak tahun 2020 dan sudah diumumkannya.

"Saya selaku Menko Polhukam sudah mengumumkan adanya 10 korupsi besar di Papua dan ini masuk di dalamnya. Itu bukan sekarang," ujar Mahfud saat jumpa pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (19/9).

Sebelum mengumumkan kasus tersebut, Mahfud mengatakan sudah menanyakan dan mencatat kepada setiap tokoh Papua, pemuda maupun agama dan adat. Namun tak kunjung ditindaklanjuti.

"Oleh sebab itu juga saya mencatat setiap tokoh papua datang ke sini, apa tokoh pemuda, apa tokoh agama tokoh adat itu datang ke sini selalu nanya kenapa kok didiamkan? Kapan pemerintah bertindak atas korupsi itu kok sudah mengeluarkan daftar 10, kok tidak ditindak," kata Mahfud.

Lukas Enembe Diminta Mahfud Kooperatif Diperiksa KPK

Mahfud meminta Gubernur Papua Lukas Enembe kooperatif untuk hadir dalam Pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mahfud menjamin bakal melepas Lukas bila tidak terbukti bersalah.

"Kepada saudara Lukas Enembe menurut saya ya kalau dipanggil KPK datang aja. Jika tidak cukup bukti, kami ini semua yang ada di sini menjamin dilepas, nggak ada. Dihentikan, Itu tapi kalau cukup bukti ya," kata Mahfud.

Mahfud menegaskan, jika Lukas terbukti korupsi maka harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dia bilang, pemerintah sudah sepakat membangun Papua yang bersih dan damai.

"Harus bertanggung jawab karena kita sudah bersepakat membangun papua yang bersih dan damai sebagai bagian dari program pembangunan NKRI," kata dia.

Mahfud Ungkap Kasus Korupsi 10 Besar di Papua Penelusuran BPK dan BIN

Mahfud sebelumnya pemerintah akan mengusut tuntas kasus-kasus dugaan korupsi yang ada di Papua. Dia membeberkan terdapat 10 kasus telah teridentifikasi.

"Kita sudah punya 10 kasus korupsi besar, yang ini juga akan dilakukan penegakan hukum terhadap mereka," kata Mahfud dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (19/5/2021).

Dia mengatakan penelusuran tersebut adalah data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta hasil temuan dari Badan Intelijen Negara.

"Penelusuran penyalahgunaan dana negara, korupsi. Yang selama ini dipertanyakan kenapa korupsi dibiarkan, kita sekarang sudah menentukan sepuluh korupsi terbesar baik laporan dari BPK maupun hasil temuan BIN," kata Mahfud.