Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengklaim pemerintah tidak alergi dengan kritik. Buktinya, Presiden Jokowi mencabut lampiran Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang melegalkan investasi dalam minuman keras.

Sebelumnya perpres tersebut menuai polemik di publik. Bahkan NU, Muhammadiyah, parpol keagamaan dan sejumlah tokoh menolak diberlakukannya investasi minuman beralkohol.

"Ketika ada kritik tentang izin investasi miras untuk daerah-daerah tertentu maka Pemerintah mencabutnya. Jadi Pemerintah tak alergi terhadap kritik dan saran," cuit Mahfud dalam akun twitternya dikutip merdeka.com, Rabu (3/3).

Dia menjelaskan, jika kritikan tersebut dianggap rasional akan didengarkan. Mahfud pun mengatakan, saran dan kritikan dari masyarakat adalah vitamin untuk pemerintah.

"Asal rasional sebagai suara rakyat, maka Pemerintah akomodatif terhadap kritik dan saran. Kritik adalah vitamin yang harus diserapkan ke tubuh pemerintahan," ungkapnya.

Tidak hanya soal kontra minuman beralkohol, Mahfud pun mengungkit aturan vaksinasi yang menuai kritik. Walaupun demikian, pemerintah, kata Mahfud, mendengar kritikan dan saran dari publik.

"Semula vaksinasi akan digratiskan untuk kelas bawah dan berbayar untuk kelas tertentu. Ada yang kritik, harusnya gratis semua. Pemerintah terima kritik itu dan gratiskan vaksin untuk semua. Ada kritik lagi, harusnya perusahaan yang mau lakukan vaksinasi secara mandiri diizinkan. Ok, Pemerintah izinkan," ungkapnya.