Merdeka.com - Menko Polhukam Mahfud MD mengajak pihak-pihak yang menolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) duduk bersama agar mencapai kesepahaman. Mahfud menjelaskan ada dua peran penting penerapan RKUHP. Yakni kaitannya dengan konsep restorative justice dan hukum adat sebagai living law.

"Mari kita diskusikan agar mencapai kesepahaman dan reformula yang lebih pas," ajak Mahfud saat pembukaan Diskusi Publik RKUHP, Selasa (23/8).

Dia menilai, dengan adanya RKUHP dapat menjadi wadah bagi dua konsep penting yang dibutuhkan masyarakat Indonesia saat ini. Pertama, restorative justice.

"RKUHP memberi tempat penting atas konsep restorative justice yang dewasa ini mulai menjadi kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia," ujarnya.

Selain itu, kata Mahfud, RKUHP juga berperan penting dalam merealisasikan hukum adat sebagai living law.

"Begitu juga RKUHP ini mengatur hukum adat sebagai living law yang telah lama diakui dan menjadi kesadaran hukum pada masyarakat hukum adat dengan tetap mendasarkan kepada prinsip Pancasila, UUD 1945 dan NKRI dengan segala kebhinekaan," kata Mahfud.

Menko Polhukam Mahfud MD mengajak pihak-pihak yang menolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) duduk bersama agar mencapai kesepahaman. Mahfud menjelaskan ada dua peran penting penerapan RKUHP. Yakni kaitannya dengan konsep restorative justice dan hukum adat sebagai living law.

"Mari kita diskusikan agar mencapai kesepahaman dan reformula yang lebih pas," ajak Mahfud saat pembukaan Diskusi Publik RKUHP, Selasa (23/8).

Dia menilai, dengan adanya RKUHP dapat menjadi wadah bagi dua konsep penting yang dibutuhkan masyarakat Indonesia saat ini. Pertama, restorative justice.

"RKUHP memberi tempat penting atas konsep restorative justice yang dewasa ini mulai menjadi kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia," ujarnya.

Selain itu, kata Mahfud, RKUHP juga berperan penting dalam merealisasikan hukum adat sebagai living law.

"Begitu juga RKUHP ini mengatur hukum adat sebagai living law yang telah lama diakui dan menjadi kesadaran hukum pada masyarakat hukum adat dengan tetap mendasarkan kepada prinsip Pancasila, UUD 1945 dan NKRI dengan segala kebhinekaan," kata Mahfud.

Restorative justice sendiri telah banyak digunakan untuk penyelesaian perkara selama beberapa waktu belakangan. Seperti yang disampaikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Fadil Zumhana, terdapat 823 perkara yang telah diselesaikan melalui prinsip ini.

"823 perkara telah diselesaikan kejaksaan dengan penghentian perkara melalui restorative justice," kata Fadil dalam rapat kerja bersama Komisi III akhir Maret lalu.

Salah satu kasus nyata diselesaikan menggunakan restorative justice ialah penuntutan perkara dugaan penganiayaan kepada terdakwa Burhan alias Kete Bin Saba akhir 2021 lalu. Melalui restorative justice, pihak korban dan terdakwa beperkara sepakat berdamai dan saling memaafkan.

Selain itu, restorative justice digunakan dalam kasus pencurian buah kelapa sawit milik PT MUP pada 22 Desember 2021. Mudarni, tersangka dalam kasus ini, dibebaskan dari tuntutan. Penerapan restorative justice dalam kasus ini berhasil melihat perbuatan tersangka sebagai akibat desakan kondisi ekonominya.

Reporter Magang: Michelle Kurniawan