Merdeka.com - Puluhan aktivis mahasiswa, petani dan buruh yang mengatasnamakan Paguyuban Peduli Bangsa (PPB) berunjuk rasa menuntut seluruh Komisioner Pemilihan Umum Kabupaten Blitar meletakkan jabatannya. Aksi yang dilakukan pada Kamis (17/04) karena KPU dianggap gagal menyelenggarakan pemilu legislatif 2014.

"Tuntutan kita satu, seluruh komisioner harus mundur," teriak Korlap aksi Mahathir Muhammad dalam orasinya Kamis (17/4).

Beberapa kecurangan pileg yang terjadi di Kabupaten Blitar antara lain pencoblosan oleh Ketua KPPS di TPS 19 Desa Pojok, Kecamatan Garum, intimidasi petugas KPPS di delapan TPS Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, penggunaan undangan orang yang sudah meninggal dunia di TPS 6 Desa Kuningan, Kecamatan Kanigoro, menjadi bukti kegagalan KPU Kabupaten Blitar.

Selain itu masih maraknya praktik money politic, indikasi "pencurian" suara dalam rekapitulasi dari PPS ke PPK yang diduga didalangi komisioner KPU, "Tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan komisioner yang ada sekarang, mereka secara sistematis telah melakukan kejahatan pemilu" ujar Mahathir.

Lebih lanjut Mahathir menegaskan, lahirnya wakil rakyat (DPRD) yang merupakan gerombolan politikus busuk, dinilai massa sebagai bagian tanggung jawab KPU.

Aksi yang diikuti oleh ratusan masa PPB ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Mereka dilarang masuk ke dalam gedung KPU dan hanya diperbolehkan melakukan unjuk rasa di luar pagar.

Yang lebih mengecewakan para demonstran, massa tidak bisa dipertemukan dengan Ketua KPU Kabupaten Blitar Miftachul Huda, informasinya yang bersangkutan sedang berada di luar.

Karena kecewa, massa menempelkan selembar kertas karton bertuliskan "Kantor KPU telah disegel Rakyat dan Mahasiswa" ditempel di pagar KPU.

Jengkel aspirasinya tidak direspon, massa beramai ramai melempari kantor KPU dengan uang logam. Mereka juga meneriaki Ketua KPU Kabupaten Blitar sebagai seorang banci yang tidak bernyali menemui massa.