Merdeka.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas (BEM-KM Unand) mengajukan permohonan uji materi Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Dikti). Para Pemohon menilai keberadaan pasal-pasal itu telah membebani mahasiswa yang kurang mampu untuk dapat merasakan hak menempuh pendidikan tinggi.

Mereka menggugat ketentuan Pasal 50, Pasal 65, Pasal 74, Pasal 76 dan Pasal 90 UU Dikti ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ada unsur komersialisasi dan liberalisasi dalam dunia pendidikan. UU ini akan membebani mahasiswa," ujar salah satu pemohon Asmy Uzandy saat membacakan permohonan dalam sidang di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (20/11).

Azmy mengatakan, pendidikan merupakan kebutuhan setiap manusia dalam rangka meningkatkan kemampuan diri sekaligus indikator kemajuan bangsa. Tetapi, keberadaan UU Dikti justru bertolak belakang dengan semangat itu.

"UU Dikti justru kontradiktif dan bernuansa resistensi dengan UU Nomor 11 Tahun 2005," kata Azmy.

Selain itu, kata Azmy, keberadaan UU ini juga menghalangi mahasiswa untuk dapat merasakan bangku kuliah dengan biaya murah. Hal itu terbukti dengan adanya Pasal 76 ayat (1) UU Dikti yang memuat ketentuan pemberian kredit bagi mahasiswa guna membiayai perkuliahan.

"Seharusnya kredit bagi mahasiswa digunakan untuk membangkitkan jiwa wirausaha dan bukan untuk pembiayaan operasional pendidikan. pasal dalam UU Dikti ini juga sama dengan UU BHP yang pernah diujikan di Mahkamah Konstitusi," terang Azmy.

Terkait permohonan ini, Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi menyarankan pemohon untuk memperbaiki permohonan. Sebab, menurut dia, permohonan yang diajukan belum terfokus pada persoalan.

"Saya menangkap ini coba-coba, karena subtansi permohonan semua pasal dihamtam, tapi tidak ada fokus. Konstitusionalitas yang merugikan ada di mana. sehingga ada kesan saudara coba-coba," kata Fadlil.

Para pemohon uji materi ini adalah Azmy Uzandy, Khairizvan Edwar, Ilham Kasuma, Mida Yulia Murni, Ramzanjani dan Ari Wirya Dinata. Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK membatalkan pasal-pasal yang diajukan karena bertentangan dengan UUD 1945.