Merdeka.com - Besaran nominal Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada mahasiswa Universitas Brawijaya masih menuai protes. Setelah pada Selasa (20/8), sejumlah mahasiswa UB yang tergabung dalam Front Mahasiswa UB menggelar demo menjual ginjal, malam harinya aksi protes dilanjutkan dengan membangun posko di depan gedung rektorat. Sampai kini posko yang dibangun dengan tenda dan spanduk itu masih dipenuhi mahasiswa yang protes biaya UKT yang mahal.

"Kalau rektor tidak mau mendengarkan kami, kami siap memperbanyak tenda di lapangan ini," seru Nanda Pratama, koordinator aksi. Ia mengatakan bakal ada satu tenda lagi yang akan berdiri. Posko ini juga menjadi tempat pengaduan bagi mahasiswa yang terbebani biaya kuliah. Di antara mereka yang protes ada yang membawa spanduk bertuliskan rencana menjual ginjal untuk biaya sekolah.

Mereka akan menginap sampai Rektor Unibraw Yogi Sugito menemui dan memberi pernyataan pada mahasiswa. Saat ini para petinggi Unibraw sedang berada di luar kota dan luar negeri. "Jika kami tidak digubris, kami akan bangun tenda dalam gedung rektorat!" tegas pria yang akrab disapa Nano itu.

UKT di kampus favorit Kota Malang ini menuai protes sebab bukannya meringankan mahasiswa justru malah memberatkan. Ada salah satu mahasiswa baru yang ditarik biaya kuliah sebesar Rp 4 juta. Ia harus membayar selama dua semester sekaligus di awal kuliah. Artinya ia harus membayar Rp 8 juta. Jumlah tersebut sangatlah besar bagi sebagian mahasiswa. Terlebih harus dibayarkan lunas saat itu juga.

Besarnya biaya kuliah tak sebanding dengan fasilitas yang didapat mahasiswa. Menurut Febrianti, mahasiswi semester tujuh, banyak dosen yang jarang masuk kelas. "Lebih banyak pembangunan fisik ketimbang peningkatan sarana dan prasarana serta mutu pendidikan," kata mahasiswi berambut panjang itu.

Dengan bekal seadanya, para mahasiswa ini tidur dan makan di posko tersebut. Aksi protes ini rupanya sampai terdengar di telinga Kementerian Pendidikan Nasional. Senin mendatang perwakilan Front Mahasiswa UB akan menghadiri undangan dari Kementerian Pendidikan Nasional guna membahas kasus ini.