Mahasiswa kecewa Kongres Rakyat Banten tak membahas Ratu Atut
Merdeka.com - Sejumlah tokoh dan pendiri Provinsi Banten menggelar Kongres Rakyat Banten II di gedung DPRD Banten, Senin (24/3) kemarin. Sayangnya, hasil kongres hanya berupa rekomendasi yang bersifat normatif tanpa ada solusi konkret.
Koordinator Presidium Front Revolusioner Selamatkan Banten (Foros banten) Usep Mujani menyatakan, elemen mahasiswa di Banten menghargai upaya pelaksanaan kongres itu dan menghormati menghormati hasil kongres dengan terus menjaga semangat persatuan rakyat banten dalam menghadapi situasi sosial politik di Banten hari ini.
"Sayangnya, kongres itu hanya memberikan rekomendasi-rekomendasi yang bersifat normatif dengan menegasikan suara-suara yang berkembang di arus bawah," ujarnya dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Selasa (25/3).
Usep juga menyayangkan kehadiran beberapa elite politik seperti Muhadi (sekda Banten), Aeng Khaerudin (ketua DPRD Banten), Tb Haerul Jaman (wali kota Serang), Taufik Nuriman (bupati Serang) pada forum kongres telah mencederai semangat kongres untuk tampil sebagai gerakan ekstra-parlementer. "Sehingga dimungkinkan terjadi konsolidasi antara elite politik di Provinsi Banten untuk meredam semangat revolusioner massa gerakan di provinsi banten dengan memanfaatkan massa rakyat."
Satu lagi yang disesalkan adalah, kata Usep, tidak ada pembahasan dan solusi konkret mengenai penahanan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah oleh KPK yang menyebabkan pemerintahan di Banten berjalan tidak efektif dan pincang. Termasuk kasus gratifikasi oleh anggota DPRD Banten dan korupsi-korupsi lainnya.
"Kongres Rakyat Banten hanya melahirkan gerakan semu yang menstimulasi lahirnya shadow state di Provinsi Banten dengan memanfaatkan kondisi Banten. Mahasiswa akan senantiasa mengawal proses hukum terhadap Atut dan kroni-kroninya yang saat ini sedang diproses oleh KPK hingga diganjar dengan hukuman yang setimpal dan adil bagi rakyat Banten," tegas Usep.
Dia menyatakan mahasiswa di Banten akan menggelar Kongres Rakyat Banten III untuk menghasilkan konsensus yang lebih progresif yang melibatkan massa rakyat yang lebih representatif dan masif demi mengakomodir gagasan-gagasan dari arus bawah yang lebih produktif dalam mengawal jalannya pemerintahan yang bersih, demokratis dan adil.
"Mengutip dari Ilyas Husein pemuda dari banten: Tuan rumah tidak akan berunding dengan maling yang merampok rumahnya." oleh karena itu, tidak ada tawar-menawar bagi para bandit yang menguasai banten harus disingkirkan segera!" pungkas Usep.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Aliansi Mahasiswa Provinsi Banten serahkan laporan pengaduan atas dugaan pelanggaran UU Pemilu yang dilakukan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaBagja menegaskan, terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaBudi Waseso atau Buwas menanggapi soal namanya disebut dalam Sidang Sengketa Hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ketiga orang ini dipilih secara aklamasi oleh seluruh hakim konstitusi.
Baca SelengkapnyaKendati sudah dinonaktifkan sebagai rektor, namun mahasiswa menolak ETH untuk tetap mengajar.
Baca SelengkapnyaHal ini pasca aksi serentak mahasiswa di 899 Kampus
Baca SelengkapnyaMasyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaJokowi juga mengingatkan agar penyaluran bansos dipantau ketat supaya tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaBawaslu sedang berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial saat kontestasi pemilu.
Baca Selengkapnya