Merdeka.com - Mahasiswa dari sejumlah universitas swasta menemui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Mereka mendesak agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kita komunikasi untuk arahnya menunggu kepastian dari pihak negara bahwa substansi kita khususnya di UU KPK ada kepastian. Minimal dari Pak Jokowi selaku eksekutif bisa ada statement mengeluarkan Perppu," kata Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti Dino Ardiansyah usai bertemu Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (3/10).

Selain Perppu KPK, mereka meminta agar mahasiswa yang ditahan oleh aparat kepolisian dibebaskan. Mahasiswa juga menuntut polisi mengusut tuntas pelaku yang melakukan tindakan anarkis.

"Kita tetap menyampaikan tujuh tuntutan. Tuntaskan reformasi ditambah kita menuntut pemerintah dan negara usut tuntas pelaku yang tidak bertanggungjawab sehingga kawan-kawan kita meninggal," tegas Dino.

Menurutnya, seluruh tuntutan mahasiswa telah disampaikan kepada Moeldoko. Dino menyebut mantan Panglima TNI itu berjanji akan menyampaikan hal tersebut kepada Jokowi.

"Pak Moeldoko akan menyampaikan kepada Pak Jokowi untuk dipertimbangkan. Dan tadi semuanya akan diakomodir," jelasnya.

Selain Universitas Trisakti, ada pula perwakilan mahasiswa dari Universitas Paramadina, Universitas Bakrie, hingga Universitas Kristen Krida Wacana yang menemui Moeldoko. Dino mengatakan bahwa kampus yang datang kali ini bukan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia.

Namun, dia menegaskan bahwa tidak ada perpecahan meski universitas swasta terlebih dahulu berdialog dengan pemerintah. Dino menyatakan bahwa keinginan seluruh universitas sama, yaitu ingin Jokowi menerbitkan perppu KPK.

"Oh tidak (ada perpecahan). Ini beberapa kampus, secara substansi sama. Kita di sini berpikir mulai komunikasi dengan pemerintah. Ini bukan memecah gerakan kita. Kita tetap solid," ujar Dino.

Presiden Mahasiswa Paramadina Salman Ibnu Fuad mengatakan kedatangan para perwakilan kampus swasta semata-mata agar untuk membuka dialog dengan pemerintah terkait perppu KPK. Melalui pertemuan ini, pemerintah diharapkan dapat mendengar langsung keinginan mahasiswa.

"Kami tahu isu kami dirusak, gerakan kami yang tadinya substantif menjadi gerakan yang ke mana-mana. Sekarang ini kota membuka ruang dialog agar pemerintah lebih utuh dapat info itu," tutup Salman.

Reporter: Lisza EgehamSumber: Liputan6.com

Jangan Lewatkan:

Ikuti Polling Perlukah Presiden Jokowi Keluarkan Perppu KPK? Klik di Sini!