Mafia diat terlibat, eksekusi Satinah berbau pemerasan

Merdeka.com - Hukuman pancung yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada Satinah, Tenaga kerja Wanita (TKW) warga Dusun Mrunten, Desa Kalisidi, Kabupaten Semarang yang akan dilakukan pada 5 April 2014 mendatang sampai hari ini masih simpang siur dan berbau pemerasan.

Menurut Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang mendapatkan informasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menyatakan bahwa eksekusi Satinah harus ditunda lantaran ada Pemilu Legislatif. Hal itu disampaikannya saat menyambut kedatangan Duta Migrant Care Melanie Subono dan Direktur Migrant Care Anis Hidayah di Bandara Ahmad Yani Kota Semarang.

"Ada pemilu legeslatif di Arab Saudi eksekusi pancung terhadap Satinah ditunda dalam waktu yang belum ditentukan. Sebenarnya ada kabar dari sana tidak dalam waktu yang pendek ini. Maka kita akan bekerja keras untuk membereskan itu," ungkap Ganjar Pranowo di Semarang, Rabu (2/4).

Untuk itu, Ganjar meminta pemerintah yang mengirimkan utusan ke Arab Saudi melakukan pembicaraan agar bisa menuntaskan persoalan Satinah. Terlebih, informasi dari Kementrian Sosial diduga ada mafia terlibat didalam penentuan diat Satinah sebagai uang pengganti hukuman pancung. Sehingga, nilai diat yang harus diberikan Satinah kepada pemerintah Arab Saudi begitu tinggi. 

"Tapi alangkah baiknya mengikuti ketentuan. Sesuai ketentuan diat sebesar 100 unta jika dinominalkan kita akan mampu membayar. Begitu angka membumbung tinggi jadi tidak baik. Itulah yang saya katakan jangan sampai ada negosiasi kemudian ini dijadikan tempat tawar menawar. Tapi kita harapkan pemerintah apakah Kemlu (Kementrian Luar Negeri), apakah utusan khusus Pak Maftuh Basuni ke sana mbok ya dibicarakan," ungkapnya.

Simpang siurnya pelaksaaan eksekusi Satinah dan ada unsur pemerasan juga disampaikan Direktur Migrant Care Anis Hidayah. Sampai saat ini selain terjadi kontradiksi penanganan kasus dan kejelasan nasib Satinah semakin buram.  

"Sampai sore ini Migran Care masih menerima kontradiksi-kontradiksi informasi penanganan kasus Satinah. Di satu sisi pemerintah pusat menyatakan diat pembayaran ditunda sampai dua tahun kedepan dengan 5 juta real. Tetapi di sisi yang lain kita juga bingung. Karena kurang pas, surat Pak SBY sendiri baru dikirim kemarin," ujarnya.

Terlepas dari penundaan dan tidak jelasnya proses penyelesaian kasus Satinah oleh pemerintah, Migran Care berharap Satinah bebas dari hukuman pancung.

"Apakah mungkin dengan nggak tahu kilat khususnya pakai apa gitu yah. Kemudian tim lobi baru berangkat kemarin itu juga ketinggalan pesawat. Jadi saya kira masih belum clear, keputusanya seperti apa. Tetapi mudah-mudahan meskipun kita tidak senang dengan kabar itu ditunda dua tahun karena inginya itu bebas. Penundaan ini, merupakan bentuk penyiksaan yang secara tidak langsung bagi Satinah, keluarganya maupun masyarakat dan rakyat Indonesia," tegasnya.

Terkait adanya mafia diat dalam kasus Satinah, sudah sejak lama Migrant Care mencium adanya permainan mafia. Akibatnya, sering terjadi simpang siur dan diat menjadi sangat tinggi.

Padahal jika TKI yang meninggal pihak keluarga Arab Saudi hanya membayar diat 150 juta. Namun, sebaliknya dalam kasus Satinah harus membayar diat hingga Rp 21,25 miliar.

"Kalau Migrant Care sudah menyatakan lama ada mafia diat Arab Saudi. Kasus TKI yang meninggal dunia itu tidak selesai ditingkat jalur hukum. Keluarganya TKI hanya menerima uang 150 juta kemudian kasus selesai. Dan ketika TKI-TKI kita yang meninggal dan menerima 150 juta. Kenapa kalau warga negara kita yang terpaksa melakukan pembunuhan harus membayar 21 miliar? Ini khan ketidakadilan luar biasa. Menurut saya bagaimana kita diperlakukan Arab Saudi seperti itu," jelasnya.

Maka dari itu, Migran Care berharap kepastian penundaan harus jelas. Selain itu jangan sampai pemerintah Indonesia dengan mudahnya diperas oleh oknum-oknum yang terlibat dalam mafia diat di negara Arab Saudi ini.

"Seperti pemerasan jika ditunda kita membayar 15 miliar dua tahun lagi kemudian dinaikan. Hal ini juga belum terkonfirmasi ini juga simpang siur. Ya ini seperti pemerasan. Jangan sampai pemerintah diperas. Saya kira ini persoalan kedua negara. Bukan persoalan Satinah dengan keluarga yang di Arab tapi ini persoalan antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi," pungkasnya.