Merdeka.com - Terbitnya surat telegram Panglima TNI Jenderal Moeldoko membawa angin segar bagi keluarga prajurit TNI. Hal itu karena, suami atau istri prajurit TNI aktif diperbolehkan berpolitik.

Kapuspen TNI Mayjen Fuad Basya menyatakan Mabes TNI menyatakan kebijakan ini sebagai terobosan baru bagi keluarga besar TNI. Namun, Mabes TNI pun tidak tinggal diam, mereka mempunyai mekanisme kontrol yang ketat guna mengawal kebijakan tersebut.

"Kebijakan ini dinilai sebagai suatu kemajuan. Kita tidak khawatir (ada pelanggaran), di tentara ada reward dan punishment bahwa keterlibatan istri tidak berhubungan dengan suaminya (TNI aktif)," kata Mayjen Fuad Basya saat dikonfirmasi merdeka.com, Jumat (28/11).

Masih, menurutnya, prajurit TNI yang nakal bermain politik untuk membantu keluarganya akan ditindak tegas. Jika sampai pada level yang terlalu jauh maka akan dipecat dari kesatuan.

"Jika ikut terlibat (politik) akan ada punishment. Tergantung keterlibatannya, kalau dalam bisa sampai pencopotan," terang dia.

Diketahui sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengeluarkan kebijakan baru untuk prajurit TNI. Kebijakan itu tertuang dalam surat telegram tertanggal 24 November 2014 yang memperbolehkan suami atau istri prajurit aktif berpolitik.

"Iya betul (surat telegram Panglima TNI). Istri atau suami dari wanita TNI sama dengan warga negara yang lain," kata Kapuspen TNI Mayjen Fuad Basya.