Merdeka.com - Mahkamah Agung (MA) segera melakukan penelusuran terhadap indikasi pelanggaran kode etik dalam vonis pidana penjara anak usia 11 tahun. Vonis itu dijatuhkan seorang hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri (PN) Pematangsiantar, Sumatera Utara (Sumut).

"Badan Pengawas (Bawas) turun untuk melihat apakah terjadi unprofessional conduct atau tidak, atau bisa oleh Kepala Pengadilan Tingginya," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur saat dihubungi, Jumat (7/6).

Selain itu, Ridwan mengatakan, MA akan serius menangani perkara ini. Ini karena anak dan perempuan menjadi fokus perhatian MA.

"Kami juga concern dengan isu-isu anak perempuan. Beberapa kali kami mengadakan pelatihan terkait isu tersebut, contohnya family court," kata Ridwan.

Selanjutnya, Ridwan melihat, kasus vonis ini tidak sepenuhnya menjadi kesalahan hakim. "Seharusnya di kejaksaan dan penyidikan harus mengetahui hal itu, sehingga tidak sampai pengadilan," ucap dia.

Lebih lanjut, Ridwan menambahkan, pihaknya mendorong YLBHI dan KPAI untuk mendorong kasus ini pada tingkat banding agar putusan dapat dianulir.

"Ini kan belum inkracht. Sebaiknya ada upaya banding. Oleh karena itu, YLBHI dan KPAI harus menekankan ke arah itu (banding)," pungkas dia.

Seperti diberitakan, DS yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar bersama RS (16 tahun) divonis dengan penjara 2 bulan 6 hari oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar. Padahal Mahkamah Konstitusi pada 24 Februari 2011 telah mengubah batas minimal usia anak yang dapat diajukan ke Pengadilan Anak dari usia 8 tahun menjadi 12 tahun.