Merdeka.com - Ketua Dewan Pakar Indonesia Maju Institute (IMI), HM Lukman Edy menilai, rangkap jabatan anggota TNI dan Polri di BUMN hal yang lumrah. Menurut dia, kebijakan tersebut tak bisa diartikan sebagai upaya menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.

Lukman mengatakan, analisa rangkap jabatan pejabat kementerian dengan Komisaris di BUMN yang disampaikan oleh Ombudsman, adalah hasil evaluasi terhadap BUMN masa jabatan Rini Soemarno. Erick Thohir, kata dia, justru jauh berkurang.

Namun, lanjut Politikus PKB itu, terkait dengan beberapa pekerjaan BUMN yang memang berhubungan dengan representasi di Kementerian Lembaga, menjadi wajar dan bahkan harus ada perwakilan dari lembaga yang bersangkutan.

Beberapa Kementerian dan Lembaga yang berhubungan dengan pekerjaan BUMN seperti PUPR, Perhubungan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Perkebunan, menjadi wajar kalau pemerintah meletakkan beberapa pejabatnya menjadi bagian di BUMN.

“Ini justru sinergitas namanya,” tegas pria yang sering dipanggil LE ini.

Sementara itu, terhadap kekhawatiran akan kembalinya dwifungsi ABRI saat ini, menurutnya dirasa berlebihan.

Dia menjelaskan, inti dari dwifungsi ABRI adalah adanya peran ganda militer antara peran pertahanan negara dan peran politik. Sementara semenjak pasca reformasi tidak ada lagi peran militer di dalam politik.

Secara ketatanegaraan sudah tidak ada lagi peran politik praktis TNI/ Polri di pemerintahan.

"Baca dong undang-undang pemilu, peraturan tentang Pilkada, enggak ada itu hak politik bagi Polri dan tentara. Hak suara saja enggak punya itu mereka," tegasnya.

Mengenai kekhawatiran kembalinya Dwifungsi ABRI ketika ada beberapa perwira TNI dan Polri diangkat menjadi direksi ataupun komisaris BUMN, hal itu masih dalam koridor sinergi BUMN dengan TNI/ Polri, bukan dwi fungsi.

Di dalam Keppres No 63 tahun 2004 dijelaskan bahwa TNI dapat diperbantukan dalam tugas pengamanan obyek vital nasional yang bersifat strategis.

Berdasarkan pengertian dan ciri-ciri sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 63/2004 ini bisa disimpulkan bahwa BUMN bisa dikategorikan sebagai obyek vital nasional.

Tugas Polri dalam mengerahkan kekuatan pengamanan Obyek Vital Nasional adalah berdasarkan kebutuhan dan perkiraan ancaman atau gangguan yang mungkin timbul.

“Kalau kebutuhannya cukup dengan menempatkan personel di BUMN, kan cukup mengutus personel di BUMN tersebut,” ujar mantan Ketua Fraksi PKB di MPR ini.

Lalu mengapa TNI juga masuk di situ? Lukman melanjutkan, pada Keppres ini juga dijelaskan bahwa TNI dapat dilibatkan dalam tugas pengamanan tersebut selama dibutuhkan. Dan pengamanan di sini, tutur dia, jangan hanya dimaknai sempit. Tetapi segala upaya termasuk pencegahan dan penangkalan terhadap ancaman dan gangguan.

“Nah dalam kerangka ini, mestinya langkah Pak Erick dipahami dalam kerangka sinergi BUMN dengan TNI/ Polri, bukan membangkitkan dwifungsi ABRI. Terlalu jauh itu,” pungkasnya.