Luhut: Presiden Perintahkan Tak Lagi Pakai Istilah PPKM Darurat
Merdeka.com - Pemerintah tidak lagi menggunakan kata darurat pada PPKM di masa perpanjangan sampai tanggal 25 Juli mendatang. Istilah yang dipakai menggunakan level.
Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menjelaskan kenapa pemerintah kembali mengubah istilah untuk membatasi mobilitas masyarakat selama pandemi Covid-19 ini.
"Presiden memerintahkan tidak lagi pakai kata darurat dan mikro tapi kita pake PPKM level 4," kata Luhut saat jumpa pers daring, Rabu (21/7).
Luhut memastikan, PPKM level 4 akan diberlakukan hingga 25 Juli 2021. Namun apabila kasus tidak mengalami penurunan, maka akan dipertimbangkan kembali guna melakukan relaksasi.
"PPKM level 4 ini berlaku sampai 25 Juli 2021, aturan ini sudah dituangkan di inmendagri nomor 22 tahun 2021 dan relaksasi terjadi apabila terjadi penurunan kasus sesuai dengan parameter WHO, pada level 1-4, seperti kapasitas rumah sakit dan bed occupancy rate," rinci Luhut.
Luhut mengklaim dari hasil rapat hari ini bersama seluruh kepala daerah, diketahui penurunan sudah terjadi di daerah dengan status PPKM level 4 seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat.
"Tadi siang kita lihat, rapat bersama, BOR banyak yang mulai turun. Seperti DKI dan Jawa Barat juga sudah turun dan ada juga yang sudah turun ke level 2, tapi kita tidak mau buru-buru, biar kita lihat lima ke depan," jelas Luhut.
Reporter: M RadityoSumber: Liputan6.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden, PKB Dukung Usulan Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada Diatur dalam RUU DKJ
PKB setuju usulan PKS itu karena setelah RUU DKJ ditetapkan menjadi undang-undang, maka Jakarta bakal berganti status.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaStatus Jakarta Masih Ibu Kota sampai Presiden Terbitkan Keppres Perpindahan ke IKN
Menurutnya, IKN secara hukum akan efektif menjadi ibu kota negara menggantikan Jakarta pada saat Keppres diterbitkan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu
Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca Selengkapnya30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta
Kondisi arus balik landai lantaran belum semua pemudik kembali ke Jakarta.
Baca SelengkapnyaJokowi: Dampak Perubahan Iklim Nyata, Imbasnya Kerugian Gagal Panen
"Kekeringan panjang, hujan yang juga terus menerus sehingga menyebabkan banyak gagal panen," kata presiden.
Baca SelengkapnyaPengamat Nilai Firli Bahuri Harus Diberhentikan Secara Tidak Hormat
Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri dinilai perlu diberhentikan dengan tidak hormat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaCerita Jokowi Diperintah Mensesneg Hadiri Konsolidasi Nasional KPU: Mestinya Saya Bisa Tidur, Libur
Dalam arahannya, Jokowi meminta KPU pusat sampai daerah harus siap menjalankan pemilu yang jujur, adil dan dipercaya oleh rakyat
Baca SelengkapnyaJokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK
Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca Selengkapnya