Merdeka.com - Polemik RUU Pilkada yang saat ini dibahas di DPR, masih menuai kecaman dari masyarakat. Dari hasil survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI), mayoritas masyarakat Indonesia akan menyalahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), apabila mekanisme Pilkada lewat DPRD disahkan.

Peneliti LSI Ardian Sopa mengatakan, publik menilai SBY sebagai aktor utama kemunduran demokrasi, jika kepala daerah dipilih DPRD. Hasil survei yang dilakukannya, sebesar 83,07 persen responden menyalahkan SBY, dan 13,41 persen publik menyatakan SBY tidak dapat disalahkan.

"Publik menyadari jika RUU Pilkada akan diputuskan oleh DPR, maka pihak pendukung Pilkada oleh DPRD (Koalisi Merah Putih) akan menang. Oleh karena itu, publik berharap SBY harus mengambil sikap tegas dalam kapasitasnya sebagai presiden," kata Ardian di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (18/9).

Lebih lanjut Ardian mengatakan, posisi Presiden SBY saat ini adalah tokoh kunci untuk menghentikan upaya pengebirian hak politik masyarakat. Sebesar 81,54 persen publik akan mencatat SBY sebagai tokoh yang merusak perjalanan demokrasi Indonesia selama 10 tahun.

"Sebesar 79,28 persen publik pun meyakini bahwa SBY akan dihukum oleh publik internasional, sebagai aktor utama dalam kemunduran demokrasi Indonesia," tandasnya.

Pengumpulan data dalam survei dilakukan pada tanggal 14-16 September 2014, dengan menggunakan metode Multistage Random Sampling, dengan jumlah responden sebanyak 1200 orang, di mana margin of error berada di posisi 2,9 persen.