Merdeka.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melalui Divisi Hukum Kerjasama dan Pengawasan Internal turut mengawal proses revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Saat ini proses revisi UU tersebut sedang dalam proses Daftar Inventarisir Masalah (DIM) dari masing-masing fraksi di DPR.

"Diharapkan UU ini dibahas pada rapat paripurna pertengahan Agustus 2014. Kami mengawal agar revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban bisa disahkan sebelum periode baru anggota DPR," ujar Asisten Unit Divisi Hukum Kerjasama dan Pengawasan Internal LPSK, Maharani Siti Shopia dalam rilis ke merdeka.com, Selasa (8/7).

Saat ini terdapat 15 poin perubahan dalam revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban. Isu yang paling mencuat dalam revisi UU tersebut adalah, mengenai ditambahnya kewenangan LPSK, untuk memberikan bantuan terhadap korban tindak pidana terorisme, diberikannya perlindungan hukum terhadap saksi, korban, pelaku, dan pelapor, dari upaya kriminalisasi atas laporan mereka ke aparat hukum, dan ditambahkannya hak terhadap saksi, korban, pelapor, saksi pelapor maupun saksi ahli untuk dirahasiakan identitasnya, mendapat tempat kediaman sementara, dan mendapat pendampingan.

Adapula mengenai penguatan kelembagaan LPSK, dengan dicantumkannya mengenai Kesekretariatan Jendral LPSK. "Revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban selain menguatkan kelembagaan LPSK, juga memberikan perlindungan yang lebih baik kepada hak-hak saksi dan korban," katanya.

Selain melalui Revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban, untuk mengoptimalkan perlindungan saksi dan korban, LPSK juga mengadakan kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah maupun universitas. "Kerjasama ini tentunya untuk perlindungan saksi dan korban yang lebih baik lagi," tuturnya,

Sejumlah kerjasama yang dilakukan LPSK antara lain dengan Dewan Pers, Kompolnas, BNPT dan Mabes Polri. Sedangkan kerjasama dengan sejumlah universitas adalah untuk membentuk kesekretariatan bersama.

Melalui kesekretariatan bersama itu, maka masyarakat di daerah-daerah lebih mudah memohonkan perlindungan ke LPSK. Kesekretariatan bersama yang sudah terbangun saat ini ada di Universitas Sumatera Utara (USU), dan Universitas Hasanudin Makassar.