Legislator duga ada pihak yang mau pecah belah KPK
Merdeka.com - Pekan depan, Komite Etik KPK mengumumkan hasil penyelidikan terkait bocornya draft sprindik mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Komite etik yang diketuai oleh Anis Baswedan itu menduga, draft sprindik bocor ke publik karena ulah dari salah seorang pimpinan KPK.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan, dalam kasus bocornya draft sprindik Anas dan dibentuknya Komite Etik untuk mengusut siapa dalang di balik pembocor draft sprindik tersebut syarat kepentingan. Dia menduga ada pihak yang hendak memecah belah KPK.
Sebab, KPK telah berhasil mengungkap sejumlah kasus korupsi besar yang terjadi di Tanah Air. "Waspadai upaya-upaya pihak luar yang tidak menginginkan KPK kuat dengan melakukan infiltrasi atau penyusupan ke dalam dan kemudian memecah belah dengan berbagai intrik agar satu sama lain saling curiga dan saling menghancurkan," kata Bambang dalam keterangan pers yang diterima merdeka.com, Minggu (31/3).
Politikus Partai Golkar ini berharap, agar hasil temuan Komite Etik KPK tersebut tidak serta merta menjadikan perpecahan di tubuh KPK. Keputusan Komite Etik, kata Bambang, harus bisa mendorong dan menciptakan soliditas atau kekompakkan di antara pimpinan KPK.
"Keputusan Komite Etik harus dapat menghindari terjadinya gesekan atau bibit perpecahan di antara pimpinan KPK," imbuhnya.
Agar hal yang serupa tidak kembali terjadi, Bambang berpendapat, KPK harus segera menyusun aturan main yang jelas tanpa mengesampingkan azas praduga tidak bersalah.
"Yang paling penting ke depan adalah bagaimana aturan main dan hukum ditegakkan tanpa mengesampingkan hak-hak individu dan azas praduga tidak bersalah," tandasnya.
Kasus bocornya sprindik atas nama Anas Urbaningrum ternyata membuat kondisi internal KPK tidak kondusif. Bahkan, suasana itu juga berimbas kepada hubungan antar-pimpinan KPK.
"Saya prihatin dengan kondisi seperti ini sebagaimana besar pegawai KPK merasa prihatin dengan kondisi seperti ini," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di KPK, Kamis (28/3).
Apalagi setelah muncul isu akan ada kudeta terhadap pimpinan KPK terkait kasus bocornya sprindik. Tapi Johan yakin, kudeta itu hanya sebuah isu. "Saya sebagai staf tidak merasakan ada yang kudeta mengkudeta ," tegasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK Ancang-Ancang Lawan Praperadilan Mantan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor
Gus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.
Baca SelengkapnyaPimpinan: 190 Diperiksa, 50 Pegawai Terima Suap Pungli di Rutan KPK
Tak tanggung-tanggung, diduga sebanyak 93 pegawai lembaga antirasuh terlibat dalam skandal pungli ini.
Baca SelengkapnyaMK Tegaskan Anwar Usman Dilarang Ikut Sidang Sengketa Pilpres dan PSI
Hakim Konstitusi Arsul Sani juga tidak ikut PHPU Pileg untuk PPP.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPK Beberkan Baru 29,55 Persen Legislator yang Lapor LHKPN, 6 Menteri Jokowi Belum Setor
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023
Baca SelengkapnyaKetua dan Tiga Anggota PPK Tapos Depok Batal Mengundurkan Diri, Begini Alasannya
PPK Tapos pun kembali melanjutkan kerjanya untuk menghitung suara tingkat kecamatan dan dilanjutkan tingkat kota hari ini.
Baca SelengkapnyaKubu Anies Yakin MK Batalkan Hasil Pilpres 2024: Kalau Pemilu Tak Diulang Membahayakan Bangsa Ini
Kata Ari, Pilpres 2024 mesti diulang supaya tidak membahayakan konstitusi di masa yang akan datang.
Baca SelengkapnyaPolitikus NasDem Rajiv Dipanggil KPK Terkait Kasus Korupsi Kementan
Panggilan tersebut dipenuhi oleh Rajiv yang telah tiba di gedung Merah Putih KPK.
Baca SelengkapnyaKPK Panggil Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad jadi Saksi Kasus Korupsi APD Kemenkes
KPK memanggil Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad Al-haddar untuk diperiksa keterkaitannya atas kasus korupsi pengadaan Alat Alat Pelindung Diri (APD) Kemenkes RI
Baca Selengkapnya90 Pegawai Terancam Dipecat dari KPK usai Terbukti Terlibat Pungli di Rutan
Sebanyak 90 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga terlibat pungli di Rutan KPK bakal dipecat
Baca Selengkapnya