Merdeka.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nusa Tenggara Barat menyebutkan sebanyak 378 desa atau kelurahan dari 76 kecamatan di provinsi itu terancam kekeringan tahun ini.

"Kita perkirakan kekeringan tahun ini akan lebih meluas dari tahun 2014, dan ini mengancam hampir sembilan kabupaten/kota di di NTB," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD NTB, Arifudin, di Mataram, seperti dilansir dari Antara, Selasa (16/6).

Menurut Arifudin, dari sembilan kabupaten/kota yang kini terancam kekeringan parah yakni Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, Kabupaten Bima, dan Sumbawa Barat. Rata-rata penduduk desa terkena dampak kekeringan itu mengalami kesulitan air bersih, baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun lahan pertanian.

"Ini akibat tidak pernah ada turun hujan. Bahkan, pihak BMKG sudah meramalkan musim kemarau untuk NTB akan lebih awal dari biasanya, yakni mulai April dan Mei lalu," ujar Arifudin.

Arifudin menambahkan, dari hasil pemetaan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, intensitas kemarau atau kekeringan di NTB ini jauh lebih tinggi dari tahun lalu. Karena hujan yang turun tidak terserap banyak oleh tanah. Sebab, beberapa bukit dan pegunungan tadinya berfungsi sebagai daerah resapan air sudah gundul akibat penebangan hutan.

"Inilah mengapa kita memperkirakan daerah-daerah ini akan mengalami sedikit pasokan air, akibat kekeringan yang intensitas tinggi dari tahun sebelumnya," imbuh Arifudin.

Arifudin menambahkan, menghadapi ancaman kekeringan tersebut, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan seluruh kabupaten/kota. Termasuk menyampaikannya dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pasalnya, jika terjadi kekeringan praktis masyarakat akan mengandalkan fasilitas air bersih yang dikirim pemerintah.

Tahun lalu, BPBD NTB mencatat 200 desa mengalami kekeringan dan kesulitan air bersih akibat kemarau panjang. Ke-200 desa itu tersebar di sembilan kabupaten/kota di wilayah NTB. Kondisi itu terus bertahan hingga November 2014. Akibat kekeringan, 1 juta penduduk di sembilan kabupaten/kota di provinsi itu dihadapkan pada kesulitan memperoleh air bersih guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.