Merdeka.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengecam tindakan aparat Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Timur yang melakukan penangkapan terhadap pengacara publik Hendra Supriatna. Polisi pun didesak untuk segera meminta maaf.

"Kami mengecam keras tindakan brutal polisi yang tidak terkontrol. Tindakan yang dilakukan kemarin melanggar hukum dan SOP mereka sendiri," ujar Ketua Bidang Penanganan kasus LBH Jakarta Muhammad Isnur dalam konferensi pers di kantor LBH Jakarta, Kamis (18/12).

Diketahui Hendra mengalami kekerasan oleh polisi saat mempertanyakan surat tugas dan surat perintah pengukuran tanah warga di Jalan Pemuda RT 02 dan 03 RW 02, Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (17/12). Kegiatan tersebut dilakukan pihak kepolisian atas laporan Wiliam Silitonga yang bermaksud mengklaim tanah warga.

"Alih-alih menunjukkan surat tugas, pihak kepolisian justru memerintahkan anggotanya untuk menangkap Hendra. Hendra mengalami kekerasan saat penangkapan dilakukan. Dia dipukul di bagian perut, diseret dan didorong oleh aparat ke dalam mobil polisi hingga kepalanya terbentur pintu mobil," lanjut Isnur.

Penangkapan yang dialami Hendra, menurut Isnur, dilakukan karena klaim William yang ingin menguasai tanah warga yang secara yuridis dan fisik dikuasai warga. Padahal warga memiliki berkas-berkas lengkap sebagai bukti penguasaan yang telah disampaikan kepada pihak kepolisian.

Menurutnya, peristiwa kekerasan dan penangkapan tersebut secara tidak langsung menunjukkan polisi memfasilitasi kepentigan William untuk memperoleh surat ukur melalui rekayasa penyidikan yang dilakukan. Karena sesuai informasi yang didapat pihak LBH Jakarta dari salah satu aparat kepolisian, penangkapan Hendra semata-mata dilakukan agar proses pengukuran berjalan lancar.

"Hal ini menambah kejanggalan penyidikan oleh kepolisian yang terkesan dipaksakan. Menurut hukum, kepolisian tidak berwenang dan tidak memiliki kompetensi untuk menentukan hak atas tanah pihak-pihak yang bersengketa. Dalam kasus ini, proses pidana hanya bisa dilakukan jika status hak atas tanah telah diputuskan melalui keputusan pengadilan perdata," urai Isnur.

Untuk itu LBH Jakarta menuntut Mabes Polri agar mengusut tuntas dugaan persekongkolan pihak Polres Metro Jakarta Timur dengan Wiliam. Dalam hal ini terkait rekayasa penyidikan yang termasuk pengukuran serta kriminalisasi pengacara LBH Jakarta.

"Kami juga menuntut Kasat Reskrim meminta maaf kepada Peradi karena yang dilakukan kemarin adalah penghinaan terhadap profesi kami sebagai advokat yang sedang menjalankan tugas. Kami berharap Kapolri memberikan sanksi baik secara administratif maupun pidana kepada para oknum Polres Metro Jakarta Timur yang terlibat peristiwa kemarin," pungkas Isnur.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyebut penangkapan pengacara Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Hendra Supriatna, yang dilakukan Polres Jakarta Timur sudah tepat. Penangkapan itu karena Hendra tak memegang surat kuasa hukum untuk mendampingi warga Jalan Pemuda RT 02, RT 03, RW 02, Rawamangun yang menolak direlokasi dari lahan milik William Silitonga.

"Saat ditangkap dan diinterogasi polisi, pengacara Hendra tak mempunyai surat kuasa karena polisi minta untuk menunjukkan kuasa tapi tak ada," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikwanto di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (18/12).