Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan, alasan larangan penjualan rokok ketengan demi menjaga kesehatan masyarakat. Menurutnya, larangan seperti itu sudah dilakukan di sejumlah negara.

Penjualan rokok ketengan dimulai pada tahun 2023. Larangan ini tercantum dalam Keputusan Presiden (Kepres) No.25 Tahun 2022, yang diteken pada 23 Desember 2022

"Itu kan kan untuk menjaga kesehatan masyarakat kita semuanya, di beberapa negara justru sudah dilarang tidak boleh," kata Jokowi di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Selasa (27/12).

Kepala negara menjelaskan, penjualan rokok masih dilakukan oleh pemerintah. Namun, untuk pembelian ketengan atau batangan akan dilarang.

"Kita kan masih (jual rokok) tapi untuk yang batangan tidak," jelas Jokowi.

Aturan Larangan Penjualan Rokok Ketengan

Presiden Jokowi melarang penjualan rokok ketengan mulai tahun 2023. Larangan ini tercantum dalam Keputusan Presiden (Kepres) No.25 Tahun 2022, yang diteken pada 23 Desember 2022.

Kepres ini menekankan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

"Pelarangan penjualan rokok batangan," dikutip dari Keppres Nomor 25 Tahun 2022 yang diunggah di situs resmi Kementerian Sekretariat Negara, Senin (26/12).

Larangan penjualan rokok ketengan menjadi satu dari tujuh pokok materi muatan dalam rancangan peraturan pemerintah tersebut. Selain itu ada pula penambahan luas prosentase gambar dan tulisan peringatan kesehatan pada kemasan produk tembakau, dan ketentuan rokok elektronik.

Kemudian Pelarangan iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau di media teknologi informasi. Pengawasan iklan, promosi, sponsorship produk tembakau di media penyiaran, media dalam dan luar ruang, dan media teknologi informasi.

Selanjutnya, aturan ini memuat penegakan dan penindakan, serta media teknologi informasi serta penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Aturan-aturan baru tentang rokok dan produk tembakau itu digagas oleh Kementerian Kesehatan. Aturan itu merupakan turunan dari pasal 116 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.