Larang buku dan diskusi, era Jokowi seperti Orde Baru
Merdeka.com - Maraknya pembubaran diskusi dan pelarangan buku-buku yang dinilai berbau Komunis oleh Polri dan TNI, membuat pemerintahan Jokowi dinilai tak jauh berbeda dengan era Orde Baru.
Pengamat Politik dari UIN Jakarta Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, sikap pemerintah dalam menilai sesuatu yang dianggap bertentangan dengan Pancasila harus hati-hati, agar jangan sampai menuduh sebuah kelompok bersalah dengan menggunakan penafsiran sepihak.
"Demokrasi harus dimaknai oleh pemerintah sebagai cara pengambilan keputusan dan kebijakan, yang menjunjung kehati-hatian. Walaupun dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan sementara bahwa suatu hal bertentangan dengan cita-cita Pancasila," ujar Pangi saat dihubungi merdeka.com, Kamis (12/5).
"Harus ada semangat kehati-hatian. Karena negara kita kan menghargai hak berserikat dan berorganisasi. Jangan sampai salah langkah hingga jadi bumerang dan buah simalakama bagi pemerintah sendiri," katanya menambahkan.
Ketika ditanya apakah demam pembubaran diskusi, pelarangan buku, dan penyitaan hal-hal berbau komunis (palu-arit) ini berkaitan dengan hasil dari Simposium 1965 beberapa waktu lalu, Pangi mengatakan bisa saja kedua hal itu saling berkaitan.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ganjar Dengar Perguruan Tinggi Diintervensi karena Kritik Jokowi: Pemerintah Tak Perlu Ketakutan
Ganjar Dengar Perguruan Tinggi Diintervensi karena Kritik Jokowi: Pemerintah Tak Perlu Ketakutan
Baca SelengkapnyaUntitledJokowi di Ujung Periode Kekuasaan, Dari Wacana Hak Angket Hingga Pemakzulan
Langkah Gibran maju di Pilpres 2024 membuat sejumlah pihak meradang dan mendorong pemakzulan Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi Bertemu Suya Paloh, Kubu Ganjar Duga Upaya Ajak NasDem Gabung Koalisi Prabowo-Gibran
Jokowi bertemu Suya Paloh pada Minggu (18/2) kemarin.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaJokowi Jawab Anies soal Kritikan Debat: Saya Bicara untuk 3 Capres
Kritikam itu disampaikan agar debat Pilpres 2024 berikutnya berjalan lebih baik.
Baca SelengkapnyaTernyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024
Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaJokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJK Kritik Jokowi: Kalau Bansos Dikasih di Pinggir Jalan dan di Pasar Langgar Aturan
JK juga minta tidak dilakukan jelang masa pencoblosan yakni 14 Februari 2024.
Baca Selengkapnya