Laporan korupsi UI mandek di KPK, Effendi Ghazali Cs ngadu ke MK

Reporter : Baiquni | Kamis, 28 Februari 2013 16:10




Laporan korupsi UI mandek di KPK, Effendi Ghazali Cs ngadu ke MK
Kampus UI Depok. ©2012 belladanhalabsurdgakpenting

Merdeka.com - Sejumlah pakar yang tergabung dalam Gerakan Universitas Indonesia Bersih (GUIB) resah terhadap laporan dugaan korupsi sejumlah proyek pembangunan UI. Sebab, laporan tersebut belum ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Atas dasar itu, GUIB mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk berkonsultasi terkait langkah yang dapat ditempuh. Mereka berencana mencabut laporan itu untuk dialihkan ke pihak kepolisian.

"Kami melaporkan kasus kami di UI sejak 2011 ke KPK. Lengkap dengan berkas-berkasnya. Muncul pertanyaan, kalau sudah diserahkan ke KPK, adakah hak terlapor untuk mencabut laporan biar bisa diberikan ke pihak lain seperti kepolisian," ujar salah satu anggota GUIB yang merupakan Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (28/2).

Effendi mengatakan, laporan tersebut terkait dengan proyek pembangunan gedung yang berlokasi di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 17, Cikini, Jakarta Pusat. Menurut dia, GUIB telah melakukan penelusuran dan mendapat informasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menyatakan pembangunan itu bermasalah sejak tahun 1993.

"Gedung itu di atas tanah UI seluas 2,3 hektare. Menurut Kemenkeu, tidak ada izin dan tidak ada tender. Menurut BPK ada kerugian negara mencapai Rp 43 miliar. Tapi bangunan ini masih dibangun sedemikian rupa," kata Effendi.

Selanjutnya, kata Effendi, pihaknya mendapat informasi laporan tersebut telah diselidiki oleh KPK. "Tetapi sampai sekarang tidak ditingkatkan menjadi penyidikan," ucap dia.

Menanggapi hal ini, Ketua MK Mahfud MD menyatakan, laporan GUIB tersebut sudah tidak lagi dapat dicabut. Hal itu merujuk pada ketentuan Undang-undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Kalau sudah diselidiki, tidak boleh dicabut. Kecuali jika masih dalam tahap pelaporan," terang Mahfud.

Mendapat jawaban tersebut, Effendi lantas akan mengajukan upaya hukum berupa judicial review. "Kalau begitu, kami akan mengajukan judicial review secepatnya," pungkas dia.

Effendi hadir bersama dengan beberapa anggota GUIB. Dalam pertemuan itu, Pakar Sosiologi Thamrin S Tomagola dan Komisioner KPI Nina Muthmainnah Armando juga turut hadir.

[ren]

KUMPULAN BERITA
# Korupsi UI# UI

JANGAN LEWATKAN BERITA
Follow tag merdeka.com akan membantu untuk mendapatkan berita yang sesuai preferensi Anda. Misal Anda suka berita Anas Urbaningrum, masukkan email dan Anda hanya akan menerima berita seputar Anas Urbaningrum.

Let's be smart, read the news in a new way.
Tutup
Kirim ke teman Kirim copy ke email saya
Kirim ke

Free Content

  • URL Blog

  • Contoh : merdeka.wordpress.com

  • Email

  • Password


saya setuju menggunakan konten merdeka.com dan mengetahui bahwa merdeka.com tidak menyimpan informasi login saya






Komentar Anda


Be Smart, Read More
Back to the top

Today #mTAG SPOTLIGHT iREPORTER TOP 10 NEWS
Most Viewed Editors' Pick Most Comments

TRENDING ON MERDEKA.COM

LATEST UPDATE
  • Jokowi sampaikan hasil pertemuan dengan SBY ke partai koalisi
  • Pelapis dinding Blok G Balai Kota runtuh, Ahok tuntut kontraktor
  • Gelapkan berlian USD 3 juta, Herawati dituntut JPU 4 bulan bui
  • Komnas HAM kroscek laporan massa Prabowo ke Polda Metro Jaya
  • Cinta segitiga remaja di Aceh ini berujung malapetaka
  • Industri Indonesia payah, cuma andalkan buruh murah dan SDA
  • Mahasiswa Kurdi Irak gunakan liburan buat lawan jihadis ISIS
  • Terobosan unik kabinet Jokowi-JK: 5 Menko dan 20 menteri
  • Semen Indonesia bakal bangun kawasan perkantoran di Gresik
  • Pelapis dinding Balai Kota runtuh, Ahok sempat mengira ada bom
  • SHOW MORE