Laporan korupsi UI mandek di KPK, Effendi Ghazali Cs ngadu ke MK

Reporter : Baiquni | Kamis, 28 Februari 2013 16:10

Laporan korupsi UI mandek di KPK, Effendi Ghazali Cs ngadu ke MK
Kampus UI Depok. ©2012 belladanhalabsurdgakpenting

Merdeka.com - Sejumlah pakar yang tergabung dalam Gerakan Universitas Indonesia Bersih (GUIB) resah terhadap laporan dugaan korupsi sejumlah proyek pembangunan UI. Sebab, laporan tersebut belum ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Atas dasar itu, GUIB mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk berkonsultasi terkait langkah yang dapat ditempuh. Mereka berencana mencabut laporan itu untuk dialihkan ke pihak kepolisian.

"Kami melaporkan kasus kami di UI sejak 2011 ke KPK. Lengkap dengan berkas-berkasnya. Muncul pertanyaan, kalau sudah diserahkan ke KPK, adakah hak terlapor untuk mencabut laporan biar bisa diberikan ke pihak lain seperti kepolisian," ujar salah satu anggota GUIB yang merupakan Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (28/2).

Effendi mengatakan, laporan tersebut terkait dengan proyek pembangunan gedung yang berlokasi di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 17, Cikini, Jakarta Pusat. Menurut dia, GUIB telah melakukan penelusuran dan mendapat informasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menyatakan pembangunan itu bermasalah sejak tahun 1993.

"Gedung itu di atas tanah UI seluas 2,3 hektare. Menurut Kemenkeu, tidak ada izin dan tidak ada tender. Menurut BPK ada kerugian negara mencapai Rp 43 miliar. Tapi bangunan ini masih dibangun sedemikian rupa," kata Effendi.

Selanjutnya, kata Effendi, pihaknya mendapat informasi laporan tersebut telah diselidiki oleh KPK. "Tetapi sampai sekarang tidak ditingkatkan menjadi penyidikan," ucap dia.

Menanggapi hal ini, Ketua MK Mahfud MD menyatakan, laporan GUIB tersebut sudah tidak lagi dapat dicabut. Hal itu merujuk pada ketentuan Undang-undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Kalau sudah diselidiki, tidak boleh dicabut. Kecuali jika masih dalam tahap pelaporan," terang Mahfud.

Mendapat jawaban tersebut, Effendi lantas akan mengajukan upaya hukum berupa judicial review. "Kalau begitu, kami akan mengajukan judicial review secepatnya," pungkas dia.

Effendi hadir bersama dengan beberapa anggota GUIB. Dalam pertemuan itu, Pakar Sosiologi Thamrin S Tomagola dan Komisioner KPI Nina Muthmainnah Armando juga turut hadir.

[ren]

Komentar Anda


Suka artikel ini ?
Kunjungi portal hao123 untuk akses internet aman dan nyaman

KUMPULAN BERITA
# Korupsi Ui# Ui

JANGAN LEWATKAN BERITA
Follow tag merdeka.com akan membantu untuk mendapatkan berita yang sesuai preferensi Anda. Misal Anda suka berita Anas Urbaningrum, masukkan email dan Anda hanya akan menerima berita seputar Anas Urbaningrum.

Let's be smart, read the news in a new way.
Tutup
Kirim ke teman Kirim copy ke email saya
Kirim ke

Free Content

  • URL Blog

  • Contoh : merdeka.wordpress.com

  • Email

  • Password


saya setuju menggunakan konten merdeka.com dan mengetahui bahwa merdeka.com tidak menyimpan informasi login saya





BE SMART, READ MORE
Today #mTAG
LATEST UPDATE
  • Pria Belanda ditemukan tewas tak pakai celana di rumahnya di Tangsel
  • Indonesia Property Expo 2016 jual rumah seharga Rp 90 jutaan
  • Ancam kebebasan berekspresi, pasal 27 ayat 3 UU ITE diminta dihapus
  • Densus 88 tangkap fasilitator bom Sarinah di Purwakarta
  • Cuma di Jember, pengendara kena 'razia' dapat kupon undian motor
  • Bupati Demak Moch Dachirin Said meninggal dunia
  • Serangga paling romantis? Kumbang ini punya sendi berbentuk hati
  • Cuma mainan, Porsche 911 Carrera tampil dengan detail menggila!
  • Banjir mengancam, 70 persen drainase di Medan bermasalah
  • BTN tawarkan KPR berbunga 6,6 persen di Indonesia Property Expo 2016
  • SHOW MORE