Laporan Keuangan 2019, Kemenhub Dapat Predikat WTP dari BPK
Merdeka.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerima hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2019. Hasilnya, BPK memberikan predikat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat WTP diperoleh ketujuh kalinya kepada Kemenhub.
Menhub Budi Karya Sumadi mengaku senang atas hasil laporan audit BPK tersebut. Dia mengapresiasi kinerja tim BPK.
"Kementerian Perhubungan mengapresiasi tim BPK yang telah secara profesional menyelesaikan pemeriksaan terhadap pemeriksaan Laporan Keuangan Kemenhub Tahun 2019 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan," kata Budi Karya di Ruang Mataram, Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta, Selasa (28/7).
Sementara, Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan Hendra Susanto turut memberikan apresiasi Opini atas Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2019.
"Pemeriksaan atas laporan hasil keuangan BPK tidak spesifik mencari kesalahan seperti pelanggaran kepatuhan ataupun pelanggaran kepatutan namun kewajaran atas laporan keuangan Kementerian/Lembaga," jelas Hendra.
Lebih lanjut, Hendra mengatakan, tujuan pemeriksaan keuangan yaitu memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan Kemenhub dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, efektivitas Sistem Pengendalian Intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
"Harapan saya di tahun depan, opini Kemenhub masih dalam tahap kewajaran seperti ini," ujar Hendra.
Selanjutnya Kemenhub fokus untuk menindaklanjuti rekomendasi dari BPK atas temuan-temuan pada Pengelolaan PNBP, Penatausahaan dan Pengelolaan Persediaan, serta Penatausahaan Aset, dengan menyiapkan sejumlah rencana aksi untuk mencegah terjadinya temuan berulang.
Rencana aksi yang dilakukan yaitu dengan menerbitkan Instruksi Menteri Perhubungan untuk segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK, mengadakan pelatihan kepada Kantor/Satker terkait pengadaan barang dan jasa, penatausahaan PNBP/Persediaan/Aset; Melanjutkan inventarisasi dan penertiban aset; Meningkatkan fungsi pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; dan Melakukan peningkatan kompetensi SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga lebih optimal dalam melakukan pengendalian.
Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk menuntaskan seluruh temuan-temuan dan diharapkan langkah-langkah tersebut dapat mengoptimalkan peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan serta dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun-tahun mendatang.
Penyerahan penghargaan ini turut dihadiri Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan DR. Hendra Susanto, Auditor Utama Keuangan Negara I Novy Gregory Antonius Pelenkahu beserta tim, dan para Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bawaslu Ungkap Daftar Indikator Kerawanan yang Paling Banyak Terjadi di TPS
Bawaslu memaparkan tujuh indikator kerawanan yang paling banyak terjadi di tempat pemungutan suara (TPS).
Baca SelengkapnyaKinerja Industri Pembiayaan Diprediksi Tumbuh Hingga 16 Persen di 2024
Industri pembiayaan diprediksi akan terus meningkat tahun ini.
Baca SelengkapnyaBuruh di-PHK dan THR Tidak Dibayar Jelang Lebaran, Ayo Laporkan ke Sini
Layanan pengaduan itu dibuka Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
6,8 Juta Kendaraan Diprediksi Lewati Tol Kelolaan Astra Infra saat Mudik Lebaran 2024
Adapun sebaran kendaraannya antara lain Tanggerang-Merak diprediksi sebanyak 3,5 juta kendaraan atau naik 3,6 persen.
Baca SelengkapnyaKKP Bakal Lakukan Uji Coba Penangkapan Ikan Terukur, Targetnya Sebelum Lebaran
Tujuan kebijakan ini untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta mendongkrak pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
Baca SelengkapnyaPerputaran Uang Musim Libur Natal dan Tahun Baru Diprediksi Tembus Rp80.250 Triliun
Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, jumlah orang yang akan bepergian di musim libur akhir tahun mencapai 107 juta orang.
Baca Selengkapnya Hasil SPI KPK 2023, Jawa Tengah Raih Predikat Integritas Tertinggi
Terobosan dalam pelayanan publik dan pencegahan korupsi juga perlu terus dilakukan, agar masyarakat bisa terlayani dengan baik.
Baca SelengkapnyaKetua LPS: Tak Hanya Dua, Ada Bank BPR Lain Bakal Bangkrut di 2024
Ketua LPS menjamin peristiwa itu tidak sampai menimbulkan gejolak dalam sektor perekonomian nasional.
Baca SelengkapnyaSurvei Kemenhub: 27,7 Juta Orang Belum Bisa Terangkut Kereta Api di Musim Mudik Lebaran 2024
Prediksi volume penumpang KA antar kota selama 14 hari musim mudik dan balik lebaran 2024 mencapai 3,2 juta orang, naik 15,12 persen.
Baca Selengkapnya