Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Laporan akhir tahun, hubungan KY dengan MA makin mesra

Laporan akhir tahun, hubungan KY dengan MA makin mesra Ketua Komisi Yudisial RI Suparman Marzuki. ©2013 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki mengaku hubungan lembaga yang dipimpinnya dengan Mahkamah Agung (MA) kini semakin baik dalam hal pengawasan hakim. Untuk tahun ini, putusan mengalami peningkatan kerjasama dalam hal penindakan hakim nakal yang diberikan hukuman berat melalui sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH).

"Seiring dengan peningkatan reward and punishment KY dan MA sepakat bahwa kita sanksinya makin tegas, bukan menurun," kata Suparman Marzuki di Gedung KY, usai Sidang Pleno Terbuka 'Penyampaian Catatan Akhir Tahun Komisi Yudisial 2013', Senin (23/12).

Indikasi membaiknya hubungan itu, menurut Suparman, MA dianggap cepat merespon rekomendasi untuk penindakan hakim yang dianggap melanggar aturan. Bahkan, menurut Suparman, saat ini MA dianggap memiliki pemikiran progresif dalam memutus perkara kasasi dan peninjauan kembali.

"Indikasinya, sebagian besar rekomendasi kita dijalankan oleh MA dan ditembuskan ke kita atas apa yang dilakukan MA. Kalau kita meminta data-data juga selalu mendapat dukungan hasil-hasil temuan kita yang mengarah ke MKH juga direspon oleh MA. Jadi saya kira ini dampak meningginya pemahaman antar lembaga dan yang kedua karena makin banyak hakim-hakim progresif di MA," ujar Suparman.

Dalam laporan akhir tahun KY menyebutkan sepanjang Januari hingga Desember 2013, MA dan KY sudah menggelar tujuh kali sidang MKH yang mengadili perilaku hakim yang melanggar aturan. Jenis hukumannya mulai dari hukuman ringan sampai berat, mulai dari mutasi hingga pemberhentian.

Adapun laporan hakim terlapor yang sudah dijatuhi hukuman dalam sidang MKH dan diberi sanksi, ada tujuh hakim yang sudah diberikan putusan. Di antaranya; pertama Hakim Andria Dwi Afanti dari Pengadilan Negeri (PN) Simalunggun dengan putusan dimutasikan ke Pengadilan Tinggi Medan sebagai hakim non palu selama dua tahun, kedua Hakim Nuril Huda dari PN Pangkalan Bun dengan putusan hakim non palu selama dua tahun, dan ketiga Hakim Asmadinata dari PN Tipikor Pada PN Palu dengan putusan pemberhentian tetap dengan tidak hormat.

"Keempat Hakim Acep Sugiana dari PN Singkawang dengan putusan pemberhentian tetap dengan hormat dengan hak pensiun, kelima Hakim Vica Natalia dari PN Jombang dengan putusan pemberhentian tetap dengan hormat dengan hak pensiun, keenam Raja M G Lumban Tobing dari PN Binjai dengan putusan pemberhentian tetap dengan hormat dengan hak pensiun, dan ketujuh Hakim Sintong Monogari Opinion Siahaan dari PN Bekasi dengan hukuman Hakim non palu selama satu tahun," katanya.

Menurutnya, laporan perilaku hakim tahun ini jauh lebih banyak karena dugaan suap dan non suap. "Laporannnya jauh lebih banyak dugaan suap lepas terbukti atau tidak terbukti. Urutan kedua pelanggaran-pelanggaran dalam konteks perilaku nonsuap antara lain tidak disiplin sidang, mengabaikan keterangan saksi yang berkaitan dengan teknisi yudisial. Ketiga perilaku moral, sebagian karena narkoba, dan sebagian itu perselingkuhan," papar Suparman.

(mdk/dan)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Majelis Kehormatan MK Resmi Dibentuk, Ini Daftar Anggotanya

Majelis Kehormatan MK Resmi Dibentuk, Ini Daftar Anggotanya

Ketiga orang ini dipilih secara aklamasi oleh seluruh hakim konstitusi.

Baca Selengkapnya
Kuasa Hukum Berang Jaksa Minta Dito Mahendra Dipindah ke Lapas Gunung Sindur: Penahanan Kewenangan Hakim

Kuasa Hukum Berang Jaksa Minta Dito Mahendra Dipindah ke Lapas Gunung Sindur: Penahanan Kewenangan Hakim

Kubu Dito menyebut majelis hakim sudah menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Baca Selengkapnya
Jadi Hakim Konstitusi, Arsul Sani Ingin Kembalikan Kepercayaan Publik ke MK

Jadi Hakim Konstitusi, Arsul Sani Ingin Kembalikan Kepercayaan Publik ke MK

Arsul optimistis kebersamaan dan kekompakan hakim konstitusi mampu meningkatkan kembali tingkat kepercayaan publik terhadap MK.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Mahfud Ingatkan MK Pernah Batalkan Hasil Pemilu

Mahfud Ingatkan MK Pernah Batalkan Hasil Pemilu

Ini membuktikan bahwa pihak yang kalah tidak selalu kalah dalam proses di MK.

Baca Selengkapnya
Mahkamah Agung Selesaikan 26.903 Perkara Sepanjang Tahun 2023

Mahkamah Agung Selesaikan 26.903 Perkara Sepanjang Tahun 2023

Mahkamah Agung (MA) sudah memutus 26.903 perkara sepanjang tahun 2023.

Baca Selengkapnya
Malam Ini, KPU Kumpulkan Divisi Hukum Bahas Persiapan Gugatan Pemilu 2024

Malam Ini, KPU Kumpulkan Divisi Hukum Bahas Persiapan Gugatan Pemilu 2024

KPU mempersiapkan diri dalam menghadapi perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya
Masa Jabatan MKMK Permanen Hanya 1 Tahun, Ini Alasannya

Masa Jabatan MKMK Permanen Hanya 1 Tahun, Ini Alasannya

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi membentuk Majelis Kehormatan MK (MKMK) secara permanen setelah sebelumnya dua kali dibentuk secara ad hoc.

Baca Selengkapnya
Ketua Majelis Hakim Dirawat di Rumah Sakit, Sidang Eksepsi Syahrul Yasin Limpo Ditunda

Ketua Majelis Hakim Dirawat di Rumah Sakit, Sidang Eksepsi Syahrul Yasin Limpo Ditunda

Sidang kemudian bakal kembali digulir dengan agenda yang sama pada pekan depan.

Baca Selengkapnya
MAKI Kritik Penanganan Kasus Harun Masiku di Era Ketua KPK Nawawi: Ternyata Omong Doang

MAKI Kritik Penanganan Kasus Harun Masiku di Era Ketua KPK Nawawi: Ternyata Omong Doang

"Pak Nawawi Pomolango, Ketua Sementara mengatakan sehabis dilantik itu akan mengejar Harun Masiku. Ternyata hanya omong doang karena kemarin buktinya tak ada,"

Baca Selengkapnya