Lapor Covid-19: Layanan Kesehatan di Pulau Jawa dalam Kondisi Genting

Merdeka.com - Lapor Covid-19 mengatakan saat ini layanan kesehatan di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa dalam kondisi genting. Hal ini ditandai dengan rumah sakit tak mampu menampung pasien Covid-19.

"LaporCovid-19 dan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) mengeluarkan peringatan bahwa saat ini layanan kesehatan di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa dalam kondisi genting," kata relawan tim BantuWargaLaporCovid19, Tri Maharani melalui keterangan tertulis, Senin (18/1).

Menurutnya, tanda-tanda layanan kesehatan di Indonesia berada situasi kritis terjadi pada September 2020. Namun, kondisi layanan kesehatan sempat membaik setelah DKI Jakarta memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat.

Menjelang pertengahan November 2020, layanan kesehatan kembali memburuk. Terlebih setelah pelaksanaan Pilkada serentak 2020, libur Natal dan tahun baru 2021.

"Saat pelaksanaan Pilkada serentak dan libur Nataru, memperburuk ketidakmampuan RS menampung pasien," ujarnya.

Tri menjelaskan, di lapangan Lapor Covid-19 menemukan bahwa sistem rujuk antar fasilitas kesehatan tidak berjalan dengan baik dan sistem informasi kapasitas rumah sakit tidak berfungsi. Banyak warga yang memerlukan penanganan kedaruratan kesehatan akibat terinfeksi Covid-19 namun tidak mengetahui harus ke mana.

"Kondisi ini diperparah dengan permasalahan sistem kesehatan yang belum kunjung diatasi, di antaranya keterbatasan kapasitas tempat tidur, minimnya perlindungan tenaga kesehatan dan tidak tersedianya sistem informasi kesehatan yang diperbarui secara real-time," ujarnya.

Di sisi lain, lanjutnya, pekerjaan rumah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kesehatan di tengah pandemi Covid-19 belum kunjung terlihat nyata. Padahal, 620 tenaga kesehatan telah meninggal akibat terpapar Covid-19 hingga Jumat, 15 Januari Januari 2021.

"Jika tidak segera diatasi, semakin banyak warga meninggal hanya karena otoritas abai dalam memberikan hak atas layanan dan perawatan kesehatan," tandasnya.