Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Lapas Kelebihan Kapasitas, Pemerintah Diminta Prioritaskan Napi Divaksinasi Covid-19

Lapas Kelebihan Kapasitas, Pemerintah Diminta Prioritaskan Napi Divaksinasi Covid-19 Sterilisasi lapas untuk mengantisipasi Covid-19. ©CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta pemerintah memprioritaskan napi dan tahanan di seluruh lapas Indonesia untuk menerima vaksin Covid-19 sebagai bentuk pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya di bidang kesehatan.

Dia menilai kondisi di lapas di Indonesia membuat para napi sangat berisiko terpapar Covid-19.

"Saya meminta pemerintah agar menjadikan para tahanan di lapas sebagai prioritas penerima vaksin Covid-19," kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (18/2) seperti dilansir Antara.

Dia menjelaskan usulan tersebut karena kondisi mayoritas penjara di Indonesia sudah banyak yang kelebihan kapasitas sehingga para napi tidak bisa jaga jarak dan akibatnya sangat rentan terpapar Covid-19.

Sahroni menjelaskan, hingga saat ini, angka penyebaran Covid-19 di lapas masih tinggi, misalnya November 2019 ada ratusan napi di Lapas Pekanbaru yang positif dan di Lapas Sukamiskin memiliki 52 kasus positif.

"Kejadian itu karena padatnya tahanan di lapas hingga berisiko menyebabkan penyebaran yang tinggi. Untuk itu saya meminta kepada Kemenkum HAM untuk segera melakukan vaksinasi di lapas," ujarnya.

Politisi Partai NasDem itu menegaskan bahwa vaksinasi tersebut sebagai bentuk pemenuhan hak para tahanan di bidang pelayanan kesehatan yang harus dijamin negara.

Menurut dia, walaupun statusnya para tahanan namun tetap memiliki hak dari negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

"Jangan karena mereka tahanan lalu statusnya dipandang sebelah mata. Karena itu demi HAM, pemerintah harus prioritaskan vaksinasi para tahanan," katanya.

(mdk/bal)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Komisi III Minta Kejagung Tetap Jaga Netralitas di Pemilu 2024

Komisi III Minta Kejagung Tetap Jaga Netralitas di Pemilu 2024

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk tetap menjaga netralitas di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Komisi III: Sejauh Ini Kejaksaan Agung Netral di Pemilu 2024

Komisi III: Sejauh Ini Kejaksaan Agung Netral di Pemilu 2024

Kejaksaan Agung menegaskan tetap netral di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Menkes Budi: Kasus Covid-19 di Indonesia Jelang Natal dan Tahun Baru 2024 Tak Mengkhawatirkan

Menkes Budi: Kasus Covid-19 di Indonesia Jelang Natal dan Tahun Baru 2024 Tak Mengkhawatirkan

Budi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi ke Menkes soal Kasus Covid-19: Amati Betul Secara Detail Perkembangannya Seperti Apa

Jokowi ke Menkes soal Kasus Covid-19: Amati Betul Secara Detail Perkembangannya Seperti Apa

Informasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.

Baca Selengkapnya
Kasus Covid-19 Muncul lagi, Sekda Jateng Sebut yang Terpapar Karena Belum Booster

Kasus Covid-19 Muncul lagi, Sekda Jateng Sebut yang Terpapar Karena Belum Booster

Terkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.

Baca Selengkapnya
Calon Presiden Harapan Masyarakat dan Komunitas Kesehatan

Calon Presiden Harapan Masyarakat dan Komunitas Kesehatan

Semua berharap presiden terpilih yang akan datang dapat menyelesaikan permasalahan Kesehatan yang ada sehingga tercapai derajat Kesehatan Masyarakat.

Baca Selengkapnya
Jokowi Pastikan Puskesmas Punya Alat USG Kehamilan, Kesehatan Ibu dan Bayi Terjamin!

Jokowi Pastikan Puskesmas Punya Alat USG Kehamilan, Kesehatan Ibu dan Bayi Terjamin!

Pemerintah telah mendistribusikan alat USG kepada 10 ribu puskesmas di seluruh Indonesia.

Baca Selengkapnya
Tiga Kali Blokir Belanja Pemerintah, Sri Mulyani Jamin Tak Ganggu Anggaran Prioritas

Tiga Kali Blokir Belanja Pemerintah, Sri Mulyani Jamin Tak Ganggu Anggaran Prioritas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun lalu juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 untuk penanganan jalan-jalan rusak di daerah.

Baca Selengkapnya
Tak Terpilih Lagi, Kris Dayanti Tetap Totalitas Bekerja Jalani Hari-hari Terakhir Berkantor di DPR

Tak Terpilih Lagi, Kris Dayanti Tetap Totalitas Bekerja Jalani Hari-hari Terakhir Berkantor di DPR

Selama menjabat sebagai anggota DPR RI, Kris Dayanti berada di Komisi IX yang membidangi kesehatan, tenaga kerja dan kependudukan.

Baca Selengkapnya