Laode: Dari Semua Kasus KPK, Kontribusi OTT Paling 10%, 90% Kita Kembangkan Kasus
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan prestasi lembaganya tidak hanya keberhasilan melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Sebab, OTT hanya memberikan kontribusi 10 persen dari banyak kasus yang ditangani KPK.
"Sekali lagi OTT, KPK itu cuma bisanya OTT. Tolong dong media juga tulis, dari semua kasus KPK, kontribusi OTT itu paling 10 persen, 90 persennya kita kembangkan kasusnya," kata Laode dalam diskusi gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/9).
Sebenarnya, kata Laode, banyak sekali kasus yang mendapat perhatian KPK tapi tidak menjadi perbincangan publik. Salah satunya penyelidikan dugaan suap perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services Pte Ltd (PES) selaku subsidiary company PT Pertamina (Persero).
Kasus ini menjerat mantan Managing Director PES Pte Ltd dan mantan Direktur Utama Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) Bambang Irianto itu dinilai memiliki dampak besar.
"OTT itu punya magis seperti menangkap seseorang, padahal tindak pidana pencucian uang misalnya kemarin itu, bukan OTT saya mengumumkan tentang Petral, itu pekerjaan luar biasa sulit tetapi tidak sedahsyat OTT kan pembicaraannya. Padahal itu mungkin akan menyelamatkan banyak uang negara ke depannya," jelasnya.
Dia menduga kondisi itu terjadi karena informasi yang diterima publik hanya sebatas OTT. Sehingga seolah-olah di mata publik, yang dilakukan KPK hanya OTT saja.
Reporter: Yopi MakdoriSumber: Liputan.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Akibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).
Baca SelengkapnyaKPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka yang diamankan.
Baca SelengkapnyaOTT terkait kasus dugaan korupsi pemotongan insentif ASN Sidoarjo yang mencapai Rp2,7 Miliar.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Keterangan mereka dibutuhkan penyidik KPK untuk mengetahui aliran uang distribusi itu ke para tersangka.
Baca SelengkapnyaOtorita IKN bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat sekitar.
Baca SelengkapnyaPara pelawak itu bersaing memperebutkan suara dari daerah pemilihan masing-masing dengan kolega satu partai maupun partai politik lain.
Baca SelengkapnyaNawawi belum memberikan keterangan lebih lanjut soal sektor pengadaan barang dan jasa yang menyeret bupati Labuhan Batu.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data KPK, jumlah koruptor di Indonesia mencapai 1.300 orang dan 900 orang dari jumlah tersebut yang merupakan lulusan perguruan tinggi.
Baca SelengkapnyaMeski demikian dari informasi yang dihimpun jika inisial Jaksa KPK itu adalah TI yang diduga memeras saksi dalam sebuah kasus sebesar Rp 3 miliar.
Baca Selengkapnya