Merdeka.com - Masalah banjir di Jakarta hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menyarankan kepada gubernur terpilih nanti untuk tetap melanjutkan program normalisasi kali di Jakarta.

Menanggapi hal tersebut, Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku akan melakukan semua program Pemrov DKI yang dirasakan manfaatnya bagi warga Jakarta.

"Prinsipnya itu kita tidak bicara satu per satu program jadi nanti akan kita nilai, kita tak punya apriori, seperti tidak akan, sama sekali kita tidak seperti itu. Bila dipandang baik akan kita teruskan," kata Anies di Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (9/3).

Anies menegaskan, proyek normalisasi kali Jakarta pun akan dilakukan dengan pendekatan yang berbeda bukan dengan penggusuran. Pendekatan yang digunakan untuk merelokasi warga pun dilakukan dengan dialog.

Diakui Anies, penolakan relokasi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta saat ini minim akan komunikasi dua arah. Keinginan warga Jakarta untuk memiliki tempat tinggal dan pemerintah yang menjalankan aturan seringkali tak menemui titik temu.

Untuk itu, Anies menawarkan metode komunikasi yang berbeda. Yakni menghadirkan fasilitator dan para pakar di bidangnya.

Para pakar ini nantinya akan menghadirkan berbagai macam alternatif dari permasalahan antara pemerintah dan warga yang berselisih. Lalu tugas fasilitator adalah memfasilitasi dialog antara pemerintah, warga dan para pakar.

"Dengan pola begitu pertemuannya akan menghasilkan kesepakatan dan muncul solusi solutif yang tidak terpikirkan oleh pemerintah sekarang, dan itu yang akan kita lakukan," jelas Anies.

Selama ini lanjut Anies, pemerintah memainkan peran sebagai fasilitator dan hasilnya tak sesuai dengan harapan kedua belah pihak. Maka dari itu Anies berkeyakinan dengan menghadirkan fasilitator profesional dialog antara warga dan pemerintah dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

"Warga itu kan belum tentu menyampaikan pendapatnya makanya ada fasilitator jadi dengan begitu kita bisa melihat keutamaan warga itu apa dan akan ada kesepahaman yang bisa tercapai," tutur Anies.

Anies menambahkan sistem ini telah banyak diadopsi oleh perusahaan besar setiap kali akan menentukan sebuah pencapaian. Meski dihadirkan oleh pemerintah namun fasilitator profesional ini akan netral dan tak memihak.

Fasilitator profesional ini nantinya akan membuat mekanisme diskusi untuk memecahkan masalah antara pemerintah dan warga dengan pakar sebagai pemberi alternatif penyelesaian masalah.

"Jadi profesional itu bukan mediator tapi dia orang yang bangun sebuah dialog sehingga dialognya itu menjadi konstruktif," tutup Anies.