KY Telusuri Rangkap Jabatan Hakim Anwar yang Diangkat Jadi Komisaris BUMN

Merdeka.com - Komisi Yudisial (KY) mengaku tengah menelusuri terkait hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Anwar yang diangkat sebagai Komisaris BUMN PT Pertamina Patra Niaga. Anwar yang merupakan Hakim ad hoc tindak pidana korupsi (Tipikor) ditetapkan sebagai komisaris PT Pertamina Patra Niaga berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 12 Juni 2020.

Ketua KY Jaja Ahmad Jayus menegaskan sejatinya hakim tak boleh rangkap jabatan. "KY sedang melakukan penelusuran secara detail. Pada intinya hakim tidak boleh merangkap jabatan," ujar Jaja di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (3/7).

Jaja menyatakan, saat ini sedang mengumpulkan data dan informasi mengenai diangkatnya Anwar sebagai Komisaris PT Pertamina Patra Niaga. Hal ini lantaran KY tidak berwenang menangani jika Anwar sudah berhenti sebagai hakim.

"Nanti kita setelah ada data-data, apakah dia sudah berhenti atau belum berhenti. Kalau dia masih jadi hakim kewenangan KY, kalau sudah tidak jadi hakim bukan lagi kewenangan KY," kata dia.

Berdasarkan laman Pertamina Patra Niaga, Anwar berada di jajaran Komisaris bersama Basuki Trikora Putra, Muhammad Yusni dan Agus Cahyono Adi.

Anwar Disebut Sudah Mengundurkan DIri dari PN

Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Bambang Nurcahyono menyatakan, Anwar telah mengajukan pengunduran diri usai ditetapkan sebagai komisaris di anak perusahaan PT Pertamina tersebut.

"Beliau diangkat sebagai komisaris tanggal 12 Juni 2020, maka sejak tanggal 12 Juni 2020 itu juga, beliau telah mengajukan pengunduran diri sebagai hakim ad hoc Tipikor melalui Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," kata Bambang Nurcahyo, Kamis, 2 Juli 2020.

Reporter: Fachrur RozieSumber: Liputan6.com