Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KY telaah kesalahan penulisan nomor perkara di putusan Susno

KY telaah kesalahan penulisan nomor perkara di putusan Susno Komisi Yudisial. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Komisi Yudisial (KY) tengah melakukan penelaahan terhadap kesalahan penulisan nomor perkara dalam putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta terkait kasus mantan Kabareskrim Komjen Pol (Purn) Susno Duadji. Hal ini dilakukan untuk melacak adanya motif tertentu dalam kesalahan penulisan nomor perkara itu.

"KY saat ini baru melakukan validasi dan telaah berbagai informasi yang beredar, termasuk telaah atas putusan hakimnya," ujar juru bicara KY Asep Rahmat Fajar di Jakarta, Senin (13/5).

Asep mengatakan, KY akan memastikan apakah kesalahan itu dilakukan secara sengaja atau tidak. Hal ini untuk membuktikan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim.

"Kalau disengaja, maka termasuk pelanggaran kode etik. Sedangkan kalau tidak disengaja, KY biasanya akan menasehati dan memperingatkan hakimnya agar ke depan lebih teliti dan tidak mengulanginya lagi," kata Asep.

Sebelumnya, terpidana kasus dugaan suap penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari (SAL) dan suap dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008 menolak dieksekusi pihak kejaksaan. Dia berdalih tidak dapat dieksekusi lantaran putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) tidak mencantumkan perintah penahanan sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP.

Susno pun mau menerima jika putusan kasasi itu tetap sah dan harus merujuk pada putusan PT. Tetapi, Susno berkukuh tetap tidak dapat dieksekusi karena putusan PT mencantumkan nomor yang berbeda dalam bagian pertimbangan dengan amar putusan.

(mdk/did)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPU Targetkan Rekapitulasi Suara Luar Negeri Selesai Besok

KPU Targetkan Rekapitulasi Suara Luar Negeri Selesai Besok

Proses rekapitulasi hasil perolehan suara dari luar negeri telah mencapai 90 persen hingga Minggu sore.

Baca Selengkapnya
Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono

Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono

Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.

Baca Selengkapnya
KPU Selesaikan Rekapitulasi Pemilu 2024 di 32 Provinsi, Ini Hasilnya

KPU Selesaikan Rekapitulasi Pemilu 2024 di 32 Provinsi, Ini Hasilnya

Dengan demikian rekapitulasi nasional hanya tinggal menyisakan enam provinsi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
PKS Minta Publikasi Sirekap Dihentikan, Ini Alasannya

PKS Minta Publikasi Sirekap Dihentikan, Ini Alasannya

KPU diminta tidak mempublikasikan hasil yang justru berbeda karena banyaknya temuan kesalahan.

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Umumkan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Rabu Depan

Dewas KPK Umumkan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Rabu Depan

Dewas KPK akan mengumumkan putusan dugaan pelanggaran etik Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri pada Rabu (27/12).

Baca Selengkapnya
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya
KPU Siapkan Tim Hukum untuk Hadapi Gugatan Sengketa Pemilu 2024 di MK

KPU Siapkan Tim Hukum untuk Hadapi Gugatan Sengketa Pemilu 2024 di MK

Proses pendaftaran sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilaksanakan dalam jangka waktu 3x24 jam.

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Ungkap Keluarga Syahrul Yasin Limpo Terlibat Pengaturan Proyek di Kementan

Dewas KPK Ungkap Keluarga Syahrul Yasin Limpo Terlibat Pengaturan Proyek di Kementan

Haris memastikan informasi keterlibatan keluarga SYL diperkuat dengan keterangan beberapa saksi yang sudah diperiksa dalam persidangan etik.

Baca Selengkapnya
PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU

PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU

Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.

Baca Selengkapnya