KY selidiki hilangnya nama Setnov dalam vonis hakim kasus e-KTP
Merdeka.com - Nama Setya Novanto (Setnov) hilang dalam vonis kasus proyek e-KTP Elektronik dengan terpidana Irman dan Sugiharto. Padahal, dalam dakwaan Setya Novanto disebutkan bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Setnov sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka di kasus ini oleh KPK.
Mengenai kejanggalan itu, Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari mengatakan, akan memantau proses putusan kasus e-KTP. Terlebih, publik menilai ada kejanggalan dalam vonis.
"Sekali lagi kita tidak menilai putusan. Publik menilai ada sesuatu yang janggal itu menjadi masukan untuk melakukan pemeriksaan," kaya Aidul usai menghadiri acara penganugerahan award untuk delapan tokoh penting dalam merawat kebangsaan, di Komisi Yudisial, Jakarta Pusat, Sabtu (12/8).
Aidul menegaskan, dirinya tidak bisa menyimpulkan apakah ada intervensi pada hakim atau tidak. Menurut dia, semua harus diperiksa lebih dulu. Lanjut Aidul, jika ia sudah memulai prosesnya, namun ia tidak bisa menyampaikan secara detail, karena itu dirahasiakan.
"Kita memulai, kita juga tidak bisa membuka prosesnya karena ada hal-hal yang harus kita rahasiakan. Tetapi kita sudah mulai proses. Ujungnya putusan kita itu rekomendasi kepada Mahkamah Agung ya, kita nanti akan lihat Mahkamah Agung merespon atau tidak," kata Aidul.
Aidul menyampaikan, jika Komisi Yudisial sebagai lembaga yang merepresentasikan kepentingan publik akan tetap memperhatikan aspirasi publik.
"Publik melihat ada sesuatu dugaan pelanggaran, ya kita akan lakukan pemeriksaan tentang dugaan pelanggaran itu," kata Aidul.
"Ya kita melakukan pemantauan terbuka maupun tertutup, terbuka kita hadir di persidangan hakim juga tahu. Tertutup kita malakukan berbagai macam cara kepada Hakim baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan," lanjut Aidul.
Seperti diketahui, Majelis hakim dalam putusannya menyebutkan tiga nama anggota DPR yang diduga menerima aliran dana korupsi proyek e-KTP. Dia adalah Markus Nari, Miryam S Haryani dan Ade Komarudin.
Sementara nama Setya Novanto hilang. Padahal, Setya Novanto dalam dakwaan jaksa dan kesaksiaan saksi di persidangan, disebutkan ikut merancang patgulipat korupsi e-KTP yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaKPK Cegah 3 Orang Keluar Negeri Terkait Korupsi Proyek Tol Trans Sumatera, Ini Identitasnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah tiga orang terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan lahan untuk Tol Trans Sumatera.
Baca SelengkapnyaEmpat Terdakwa Dugaan Korupsi Pemanfaatan Aset Pemprov NTT di Labuan Bajo Divonis Bebas, Ini Alasan Hakim
Empat terdakwa kasus dugaan korupsi pemanfaatan aset milik pemerintah provinsi NTT di Labuan Bajo divonis bebas.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Empat Menteri Bersaksi di Sengketa Pilpres, Semua Dilarang Bertanya Kecuali Hakim
Suhartoyo meminta semua pihak untuk hadir dan mendengrkan kesaksian dari empat menteri terkait.
Baca SelengkapnyaWaskita Karya Kerjakan 90 Proyek Senilai Rp52,7 Triliun, Ada Proyek IKN Nusantara
Perusahaan telah membukukan Nilai Kontrak Baru (NKB) sampai dengan bulan November sebesar Rp14,4 triliun.
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaKPK Periksa IRT Usut Kasus Bupati Sidoarjo Potong Dana Insentif ASN
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka korupsi pemotongan dana insentif ASN Sidoarjo
Baca SelengkapnyaDilantik jadi Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto Tiba di Istana Dampingi Istri
Selain Hadi, ada nama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga dilantik hari ini.
Baca Selengkapnya