Merdeka.com - Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki mendesak agar Mahkamah Agung (MA) segera memberikan aturan jelas mengenai keputusan MK soal pasal 268 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) itu. Dalam putusan MK sebelumnya, PK bisa diajukan berkali-kali.

"Hal itu akan mengacaukan sistem hukum karena PK itu kan upaya hukum luar biasa dan enggak mudah. Meski sudah terlanjur diputus MK , harapan kita sekarang tinggal di MA. Kedepan MA buat acuan atau peraturan mengenai PK tersebut. Sebab, peraturan MA itu lebih bagus untuk mengatur prosedur administrasi soal PK ini," kata Suparman di Gedung KY, Jl. Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin (10/3).

Menurut Suparman, MA harus segera memberikan kepastian soal aturan siapa saja yang bisa mengajukan PK. Peraturan mengenai pembatasan PK diperlukan agar kepastian hukum lebih jelas.

"Jangan sampai nanti lolos saja. Padahal PK ini kan upaya yang luar biasa. Kalau enggak ada aturan hukum, enggak ada kekhilafan yang nyata dan tidak ada dua putusan yang bertentangan jangan diproses," katanya.

Ia berharap MA membuat peraturan jelas. Jangan sampai setiap kasus bisa diajukan PK.

"Batasannya dan ketentuan itu mesti ketat. Ini jadi tantangan juga bagi MA karena kalau tidak pengadilan kita masih tidak percaya, bisa sepuluh kali PK enggak akan mendatangkan keadilan," imbuhnya.