Merdeka.com - Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mencabut 8 poin dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dinilai bertentangan dengan semangat penegakan hukum di Indonesia. Putusan ini memberikan kesan bahwa MA ingin menjadi lembaga superbody.

Terkait dengan hal tersebut, Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki, menyatakan bahwa KY tidak akan memperhatikan putusan tersebut. "KY memilih mengabaikan putusan tersebut," kata Suparman dalam diskusi di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jl Diponegoro No 74, Jakarta Pusat, Senin (5/3).

Suparman menambahkan bahwa putusan MA tersebut merupakan putusan yang mengundang perdebatan. "Kami tetap menilai bahwa putusan MA kontroversial," terangnya. Ini karena bertentangan dengan semangat penegakan hukum yang bersih di Indonesia.

Selain itu, Suparman juga menjelaskan bahwa poin yang dicabut tersebut berkaitan langsung pada kehormatan hakim. "Yang penting dalam kode etik adalah bahwa kehormatan hakim terletak dalam putusannya," katanya.

Lebih lanjut, Suparman pun menambahkan bahwa ada kejanggalan yang tidak disadari oleh MA. Kejanggalan tersebut berada pada pandangan MA yang menganggap bahwa teknis yudisial hanya terletak di 8 poin tersebut. "MA hanya menganggap bahwa teknis yudisial hanya terdapat pada poin 8 dan 10. Padahal, di poin yang lain juga mengandung teknis yudisial," katanya dengan tegas.

Putusan MA yang mencabut 8 poin dalam Kode Etik Hakim sempat membuat KY resah. Pasalnya, semua poin dalam Kode Etik Hakim merupakan acuan bagi KY dalam melaksanakan pengawasan hakim.