Kurangi kebakaran hutan, pemerintah diminta bentuk tim respon cepat
Merdeka.com - Kebakaran hutan di sejumlah provinsi di tanah air mengakibatkan kabut asap menyelimuti sejumlah kota. Tak sedikit kerugian akibat kabut asap tersebut.
Pemerintah saat ini tengah berupaya mengatasi kebakaran hutan tersebut. Selain itu, pemerintah juga tengah fokus mengusut pelaku pembakaran hutan.
Namun, pemerintah juga dinilai perlu menyiapkan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan dari beragam pendekatan. Salah satunya menyiapkan semacam Tim Respon Cepat (TRC).
"TRC ini bertugas untuk melakukan inspeksi secara berkala serta melakukan penanggulangan pertama begitu terjadi kebakaran hutan atau lahan di sebuah tempat," kata Pengamat Lingkungan Paradigma Riset Institut HR Prasetyo Sunaryo, Jumat (9/10).
Menurutnya, inspeksi berkala harus dilakukan baik di lahan masyarakat, perkebunan ataupun kawasan hutan yang dikuasai Kementerian Kehutanan. Selain mengandalkan laporan citra satelit, TRC juga dapat melakukan pemantauan lapangan dengan memanfaatkan pesawat tanpa awak (drone).
"Penggunaan drone dapat merekam tidak saja kondisi lahan pada waktu tertentu tetapi juga aktivitas yang dilakukan pengguna lahan. Data rekaman ini antara lain dapat dianalisis lebih lanjut untuk mendeteksi potensi risiko kebakaran di sebuah lokasi," katanya.
Dia menilai, dari peristiwa kebakaran selama ini dapat dilihat pola kejadian dan persebaran lokasinya.
"TRC Ini semacam tim ad hoc sembari menunggu pembenahan terhadap tata kelola pemanfaatan hutan dan lahan," katanya.
Dia mengatakan, inspeksi terhadap areal perkebunan harus difokuskan pada tiga hal, yakni; prosedur pembukaan lahan dan protap penanganan kebakaran lahan, ketersediaan peralatan dan sarana pendukung.
"Melalui inspeksi dapat diketahui perusahaan yang patuh atau mau berbenah dan yang memang nakal. Data hasil inspeksi ini akan mengurangi saling tuduh antar korporasi, warga dan pemerintah karena ada basis data untuk verifikasinya," katanya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi Tegaskan Bantuan Pangan Bulog Adalah Solusi Hadapi Kenaikan Pangan
Presiden menjelaskan bahwa kenaikan harga ini dipicu kegagalan panen yang disebabkan oleh bencana Elnino di seluruh dunia.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah Sudah Salurkan 1,46 Juta Ton Beras Bantuan Pangan untuk 21,3 Juta Kepala Keluarga
Dari 10 Kg beras yang diberikan oleh pemerintah, telah memenuhi sepertiga dari kebutuhan bulanan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menteri LHK Beberkan Kemajuan Indonesia Atasi Perubahan Iklim
Indonesia lebih awal menginisasi beberapa aksi pengendalian perubahan iklim.
Baca SelengkapnyaHarapan Petani Tembakau ke Presiden Terpilih: Jaga Keberlangsungan Mata Pencaharian Kami
Samukrah mengingatkan bahwa terdapat jutaan masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor pertembakauan.
Baca SelengkapnyaPemerintah Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa di Pulau Bawean Selama 21 Hari
Pemerintah Kabupaten Gresik menetapkan status tanggap darurat bencana selama 21 hari terkait gempa di perairan Tuban atau lebih dekat dengan Kepulauan Bawean.
Baca SelengkapnyaJokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan
Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca SelengkapnyaKementan Pompanisasi Sawah Tadah Hujan di Banten
Kementan terus menggalakkan program bantuan pompanisasi, khususnya di lahan persawahan tadah hujan.
Baca SelengkapnyaJokowi: Dampak Perubahan Iklim Nyata, Imbasnya Kerugian Gagal Panen
"Kekeringan panjang, hujan yang juga terus menerus sehingga menyebabkan banyak gagal panen," kata presiden.
Baca Selengkapnya