Kunjungan ke Jateng, Menteri Ferry kasih sertifikat HGB ke 240 PKL

Merdeka.com - Gandeng Pemerintah Daerah (Pemda), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) berupaya menata pedagang kaki lima (PKL) dengan memberikan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) kepada PKL. Program ini ditujukan bagi PKL yang membuka usaha di kawasan penataan Pemda setempat.

Setelah di Pasar Cikupa, Kabupaten Tangerang, Menteri ATR/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan menyerahkan sertifikat HGB bagi PKL di Taman Suryo Kusumo, Tlogosari, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (25/6). Sertifikat HGB diberikan kepada 240 PKL yang menempati lahan seluas 1.440 meter persegi di lokasi tersebut.

Kawasan taman Suryo Kusumo merupakan salah satu lokasi penataan PKL Pemerintah Kota Semarang. Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/ BPN No.2 Tahun 2016, PKL yang berdagang di lokasi binaan pemda dapat memperoleh sertifikat HGB bagi PKL dengan jangka waktu maksimal 3 tahun.

"Jangka waktu yang termuat dalam sertifikat HGB memiliki kepastian hukum, selama periode itu tempat usaha mereka tidak bisa diganggu," jelas Ferry dalam keterangan tertulis kepada merdeka.com, Sabtu (25/6).

Selain itu, sertifikat juga bisa dijaminkan ke bank untuk mendapatkan kredit. Ferry menuturkan, Kementerian ATR/BPN telah bekerja sama dengan sejumlah Bank BUMN dan Bank Pembangunan Daerah setempat untuk mendukung pemberian kredit berdasarkan sertifikat HGB bagi PKL.

"Nantinya bank yang akan mendatangi PKL bersangkutan. Pembayaran cicilan bisa dilakukan harian, mingguan atau bulanan sesuai kemampuan dan kesepakatan," tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, hadir Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Jawa Tengah Lukman Hakim, Kapolda Jawa Tengan Irjen Condro Kirono, dan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menyatakan, jika PKL mudah diatur, tentunya pemerintah juga tidak akan tinggal diam. Perhatian akan diberikan bagi mereka. Sejauh ini, lanjut Ganjar, BPN telah memberikan kemudahan dalam pelayanannya.

"BPN telah memberikan kepastian hukum bagi pedagang kaki lima untuk berdagang di tempat yang disiapkan oleh pemerintah," kata Ganjar.

"Sekarang ini tidak ada lagi yang sulit dalam pelayanan pertanahan. Untuk itu mengurus sendiri jangan pakai calo. Karena BPN bukan hanya memberikan layanannya di hari kerja, di hari libur pun mereka memberikan pelayanan melalui weekend service," tutur Ganjar.