Kukuhkan Plt Wali Kota Bekasi, Kang Emil Tegaskan Pakta Integritas Jangan Dicederai
Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan arahan untuk aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintahan Kota Bekasi, usai dikukuhkannya Tri Adhianto sebagai Plt Wali Kota.
"Pertama pakta integritas tidak boleh dicederai, kedua harus selalu melayani bukan dilayani, ketiganya harus selalu beradaptasi menjadi lebih profesional," kata Ridwan Kamil kepada wartawan di Perkantoran Pemkot Bekasi, Selasa (11/1).
Ridwan Kamil yang akrab disapa Kang Emil juga menegaskan, masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang maksimal.
"Pelayanan publik tidak boleh terganggu, warga Kota Bekasi harus tetap mendapatkan pelayanan yang maksimal," tegasnya.
Selain itu, kang Emil juga berpesan kepada Plt Wali Kota Bekasi untuk memperbanyak insfrastruktur yang dapat dinikmati masyarakat.
"Sebagai Plt harus berbenah juga infrastruktur publiknya jangan hanya infrastruktur swastanya jangan hanya bangunan-bangunan megah, tidak untuk pihak-pihak pribadi swasta tapi juga publik," katanya.
Selain itu, Kang Emil juga berpesan agar penataan perkotaan juga perlu diperhatikan. "Trotoar dibanyakain, taman-taman, tanah yang nganggur dijadikan ruang bermain warga sungai apa dan sebagainya," lanjutnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kerja sama yang solid antara aparat keamanan dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.
Baca SelengkapnyaKombes Jeki tak ingin ada gangguan Kamtibmas menjelang Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
DKPP memutuskan memberhentikan tetap Guripa Telenggen sebagai Komisioner Bawaslu Puncak karena melanggar kode etik
Baca SelengkapnyaKetua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Palembang inisial OS (30) dilarikan ke rumah sakit akibat dibacok petugas Linmas, RV (40).
Baca SelengkapnyaKeikutsertaan dalam pemilu memiliki sejumlah keuntungan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaIstana mempersilakan masyarakat melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) apabila memang ada kecurangan dalam proses Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaHal ini dikarenakan penanganan kasus ini mencerminkan upaya untuk mempertahankan integritas Pemilu
Baca Selengkapnya