Kubu Prabowo ungkap 'dosa-dosa' KPU selama pemilu
Merdeka.com - Tim kuasa hukum Prabowo Subianto - Hatta Rajasa , Elsa Syarief menilai bukti penerbitan dan surat seperti Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DKPTb), serta Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak sesuai aturan. Alasannya karena pencetakan surat tersebut lebih dari dua persen.
"Poin kesimpulan yang disampaikan dari pembuktian dan surat. Seperti penerbitan DPK dan DPKTb, DPT oplosan, pencetakan surat suara lebih dari 2 persen, pencetakan microtek dan hologram yang gak sesuai aturan," kata Elsa di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (20/8).
Elsa juga menuding ada beberapa kecurangan yang terjadi pada pilpres 9 Juli lalu. Salah satunya terjadi penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara pemilu.
"Tinta mudah dihapus lalu tidak ada pemilihan tapi ada perolehan suara, penyelenggara coblos sendiri, money politik, surat edaran dan lain-lain," imbuhnya.
Selain itu dia menegaskan, tindakan KPU membuka kotak suara tanpa izin Mahkamah Konstitusi (MK) adalah tindakan yang cacat hukum.
"Kemudian ada pembukaan kotak suara yang gak ada izin dari MK dan gak mengundang kami pasangan calon," ujarnya.
Masih kata Elsa, pihaknya masih tetap memperjuangkan ketiga tuntutannya di MK. "Permohonan kami dalam petitum (gugatan) ada tiga. Pertama pada penghitungan suara. Kedua adanya diskualifikasi karena ada kecurangan. Ketiga kita minta PSU di semua TPS di Indonesia," bebernya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Prabowo Didesak Mundur dari Menhan, Kaesang: Aturannya Tidak Mempermasalahkan
Dorongan agar Prabowo Subianto mundur dari kursi Menteri Pertahanan menguat.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru
Hasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.
Baca SelengkapnyaPrabowo Tepis Serangan Anies: Semua Partai Pengusung Bapak Sepakati Program Kemhan di DPR
Prabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaPrabowo Yakin Dilantik 20 Oktober Jadi Presiden, NasDem: Namanya Kepercayaan Diri Boleh Saja
Dia meminta agar KPU bersedia untuk melakukan audit forensik agar segala dugaan kecurangan bisa diungkapkan.
Baca SelengkapnyaPrabowo Beberkan Aktivitasnya saat Masa Tenang Pemilu, Yakin Satu Putaran
Masa tenang Pemilu 2024 dimulai 11 Februari hingga 13 Februari. Kampanye politik pun dilarang digelar
Baca SelengkapnyaPrabowo Akui Bangun Kampus dan Rumah Sakit Didukung Dana Besar dari BUMN
"Saya enggak sebut dengan mana nanti enggak enak. Dia kasih anggaran tinggi banget padahal saya juga sebelum masuk pemerintahan," kata Prabowo
Baca SelengkapnyaJokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP
Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca SelengkapnyaPrabowo Puji Jasa Pemimpin Terdahulu: Jangan jadi Malin Kundang, Kebaikan Dibalas Pengkhianatan
Prabowo mengingatkan untuk mengakui keberhasilan kinerja para pemimpin terdahulu.
Baca Selengkapnya