Merdeka.com - Pemilu presiden dan wakil presiden 2014 berujung di Mahkamah Konstitusi ( MK ), dan baru ditetapkan keputusannya pada 21 Agustus mendatang. Kubu Prabowo - Hatta selaku pihak pemohon gugatan tidak terima dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang menetapkan pasangan Jokowi - JK sebagai presiden dan wakil presiden 2014 terpilih.

Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y. Thohari mengatakan, langkah pengajuan gugatan ke MK merupakan sikap yang beradab. Sebab, MK merupakan lembaga keadilan negara yang sifatnya independen dan imparsial.

"Independensi MK dari perspektif struktur tidak menjadi subordinat dari lembaga negara manapun. Independen secara struktural, MK tak bisa diintervensi oleh siapapun juga, baik kekuasaan formal maupun tekanan," ujar Hajriyanto dalam sebuah diskusi bertajuk "Mempertanyakan Independensi MK dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu presiden" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/8).

Politikus Golkar itu menegaskan, pengajuan gugatan terhadap hasil pemilu presiden dan wakil presiden di MK merupakan langkah yang beradab dalam mencari keadilan. Namun di sisi lain, juga tak kalah pentingnya, menerima hasil keputusan MK nantinya secara ikhlas atau legowo juga merupakan bagian sikap yang beradab.

"Apapun hasil keputusan MK nantinya harus diterima secara legowo. Langkah gugatan ke MK adalah langkah beradab," jelas Hadjriyanto.

"Sikap beradab juga, apapun keputusan MK harus diterima ikhlas dan legowo oleh semua pihak. Pihak yang digugat ke MK juga harus legowo, tentu pihak penggugat juga harus legowo," imbuhnya.