Kubu Jokowi sebut kesalahan pada formulir C1 tidak rasional
Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menunggu kelengkapan formulir C1 untuk mendapatkan rekapitulasi suara pemilihan umum presiden. Ketua DPP Partai Hanura Yuddy Chrisnandi mengungkapkan, terjadi modus operandi dalam proses penghitungan.
"Modus operandi yang dilakukan oleh oknum penyelenggara pemilu yang merubah hasil perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Joko Widodo - Jusuf Kalla di formulir C1, merupakan suatu kejahatan dalam demokrasi pemilu," kata Yuddy saat dihubungi wartawan, Selasa (15/7).
Dia meminta Bawaslu dan DKPP segera menyelidiki mengapa adanya kesalahan dalam penulisan hasil penghitungan suara, yang tertuang di form C1 yang diperoleh dari masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
"Kesalahan penulisan yang dilakukan oleh aparatur penyelenggara pemilu di tingkat PPS dan PPK merupakan sesuatu hal yang tidak rasional dan tidak wajar," kata Yuddy.
Namun, kalau kesalahan hasil penulisan perolehan suara masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden hanya berada di segelintir TPS dan PPK, hal itu dinilai masih bisa disebut rasional dan dapat ditolerir.
"Tapi kalau kesalahan ini terjadi di banyak TPS dan ada hampir di setiap provinsi, serta salah penulisan hasil perolehan suara hanya merugikan pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 2 Jokowi-JK saja, maka hal ini sangat tidak wajar. Terlihat adanya dugaan kejahatan berjamaah yang dilakukan oleh para aparatur penyelenggara pemilu untuk menjegal Joko Widodo dan Jusuf Kalla, supaya tidak terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden," tutupnya.
Sebelumnya, Tim Hukum Joko Widodo-Jusuf Kalla menyampaikan bahwa timnya menerima 160 laporan dugaan kecurangan saat Pilpres 9 Juli 2014 di seluruh wilayah Indonesia. Dari 160, sebanyak 101 sudah tertabulasi.
"Kami masih terima laporan-laporan serupa itu," kata Ketua Bidang Hukum DPP PDIP, Trimedya Panjaitan, saat konferensi pers di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, pada Senin (14/7).
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Usulkan Format Debat Pilpres Diubah, Ini Respons Mahfud
Presiden Jokowi meminta agar format debat yang dibuat KPU ini diubah karena dinilai menjadi ajang saling menyerang personal.
Baca SelengkapnyaJokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK
Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca SelengkapnyaIsu Pemakzulan Jokowi Cuma Taktik Pengalihan Isu
Ia menduga, wacana pemakzulan mungkin adalah taktik pengalihan isu atau refleksi kekhawatiran pendukung calon lain akan kekalahan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya
Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca SelengkapnyaDi Sidang MK, Bawaslu Klaim Tak Temukan Pelanggaran Jokowi Bagi-Bagi Bansos di Jateng
Saksi dari Bawaslu, Nur Kholiq mengklaim tidak menemukan pelanggaran Pemilu saat Jokowi bagi-bagi bansos di Jateng.
Baca SelengkapnyaKPU Pastikan Tidak Ubah Format Debat Capres Meski Dikritik Jokowi
Debat sudah berlangsung sebanyak tiga kali dan menjadi kesepakatan sampai debat terakhir.
Baca SelengkapnyaJokowi soal Mahfud Serahkan Surat Pengunduran Diri Sore Ini: Itu Hak
Jokowi menegaskan, dirinya menghargai apapun yang menjadi pilihan politik para menterinya.
Baca SelengkapnyaJokowi Kecewa Debat Pilpres Menyerang Personal, Perlu Diformat Lebih Baik
Saling serang dalam debat tidak masalah, tetapi yang diserang adalah kebijakannya.
Baca SelengkapnyaKetum PBNU: Tidak Ada Alasan untuk Memakzulkan Jokowi
Gus Yahya pun meminta semua pihak untuk tidak berlarut-larut dalam isu pemakzulan Jokowi tersebut.
Baca Selengkapnya