Merdeka.com - Sidang pamungkas terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan videotron di Gedung SMESCO Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Hendra Saputra, bakal digelar besok di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. Agenda sidang adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim dipimpin Nani Indrawati.

Menurut salah satu anggota tim kuasa hukum Hendra, Fahmi Syakir, dia yakin majelis hakim bakal membebaskan kliennya. Menurut dia ditinjau dari sisi hukum maupun kemanusiaan, Hendra tidak layak dihukum.

"Hakul yakin bebas. Ditinjau dari segi hukum maupun segi kemanusiaannya, klien saya mestinya bebas," tulis Fahmi melalui pesan singkat kepada merdeka.com, Selasa (26/8).

Menurut Fahmi, bila tak ada halangan sidang kliennya bakal digelar pukul 10.00 WIB. Sementara itu, salah satu anggota tim kuasa hukum Hendra lainnya, Iqbal, juga berharap kliennya bebas dari segala dakwaan dan tuntutan.

"Kalau kita sih ya mudah-mudahan dengan adanya pengakuan dari Rievan bisa bebas," kata Iqbal saat dihubungi melalui telepon seluler.

Menurut dia, dalam persidangan Hendra mengakui mendapat uang Rp 19 juta saat proyek selesai. Tetapi, Hendra mengakui itu uang bonus. Dia juga mengatakan kliennya tidak pernah punya niat terlibat korupsi. Dia menyatakan kliennya dikelabui oleh anak Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan, Rievan Afrian, karena tingkat pendidikannya rendah.

"Dia tanda tangan surat pengangkatan menjadi Direktur PT Imaji Media karena dia tidak tahu. Tidak ada niat melakukan korupsi. Dia melakukan itu dia enggak mengerti, enggak tahu untuk tujuan apa," sambung Iqbal.

Pada 23 Juli, jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tega menuntut Hendra dengan  pidana penjara selama dua tahun enam bulan. Jaksa juga menuntut kepada majelis hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 50 juta subsider enam bulan kurungan.

Selain itu, jaksa menuntut agar Hendra membayar uang pengganti sebesar Rp 19 juta kepada negara. Jika tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka dia mesti mendekam di balik jeruji besi selama satu tahun enam bulan.

Dalam tuntutannya, jaksa menganggap Hendra terbukti melanggar dakwaan pasal 3 juncto pasal 18 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.