Kubu BPN soal Saksi Sebut Rekapitulasi Nasional Akrab: Bukan Berarti Sepaham
Merdeka.com - Dalam sidang perselisihan hasil pemilihan Presiden dan wakil presiden (sengketa Pilpres) di Mahkamah Konstitusi terungkap bahwa saksi Chandra Irawan menyebut proses rekapitulasi nasional berjalan akrab. Namun tim kuasa hukum TKN 01, Teuku Nasrullah, menyatakan bahwa suasana seperti bukan berarti ada kesepahaman antara tim yang saling berseberangan.
"Kami mohon benar, agar nuansa objektivitas dihadirkan dalam persidangan ini," ujar Nasrullah saat bersaksi di sidang lanjutan sengketa Pilpres 2019 hari kelima yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta. Demikian dikutip dari Antara, Jumat (21/6).
Sebelumnya, saksi tim Jokowi-Ma'ruf Amin, Candra Irawan, yang dihadirkan ke Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) bercerita soal proses rekapitulasi nasional.
Candra menggambarkan suasana keakraban saat proses rekapitulasi di Gedung KPU RI.
"Kami saksi dari 01 dan 02 sangat akrab dan saling lempar lelucon dan kami rapat sampai malam hari. Saat berbuka (puasa) kita juga berbagai snack," kata Candra.
Hakim konstitusi Manahan Sitompul, yang mendengar kesaksian Candra pun langsung bertanya.
"Keakrabannya ditunjukkannya bagaimana?" tanya Manahan.
"Iya, kami di sela-sela acara di saat istirahat, kami saling berbincang. Pas istirahat, kami juga salat bareng dan kami saling memberikan selamat dan berpelukan," jelas Candra.
Candra juga menceritakan soal akhir proses rekap. Candra mengatakan ada sejumlah pihak yang tidak setuju dengan hasil rekap dan dituangkan ke lembar DB2 serta diberi kesempatan untuk memberikan alasan tidak setuju.
"Bagi yang tidak setuju mengisi formulir DB2," ucap Candra.
Candra mengungkapkan bahwa ada saksi yang tidak menandatangani hasil rekapitulasi.
"Dari saksi Gerindra, PAN, PKS, Partai Berkarya tidak menyetujui," katanya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rapat Tim Hukum AMIN Dihadiri TPN Ganjar-Mahfud, Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
Ari menjelaskan baik dari kubu 01 dan 03, sama-sama menemukan fakta.
Baca SelengkapnyaTKN Minta Bawaslu Turun Tangan soal Isu Beras Bulog Berstiker Prabowo-Gibran
Mereka menduga ada pihak yang memainkan isu ini untuk menyudutkan paslon nomor urut 02.
Baca SelengkapnyaTim Hukum AMIN Minta Bawaslu Jelaskan Lebih Detil Temuan Dugaan Kecurangan di 2.413 TPS
Bawaslu mengungkap, banyak terjadipermasalahan yang tersebar di berbagai wilayah
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tim Hukum AMIN Ancam Laporkan Jokowi ke Bawaslu soal Pernyataan Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pemilu
Tim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.
Baca SelengkapnyaDituding Banyak Narasi dan Asumsi, Kubu Anies-Cak Imin Sindir Balik Tim Prabowo-Gibran Tak Tahu Jadwal Sidang Sengketa Pilpres
Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin mengklaim memiliki fakta dan bukti kecurangan Pemilu 2024 yang akan dihadirkan dalam persidangan selanjutnya.
Baca SelengkapnyaTim Hukum AMIN Minta DKPP Pecat Seluruh Komisioner Bawaslu, Ini Sederet Alasannya
Bawaslu dianggap tidak transparan dan tidak profesional dalam menjalankan tugas
Baca SelengkapnyaTim Hukum AMIN Bali Adukan Dugaan Penggelembungan Suara ke Bawaslu
Timnas AMIN menduga ada kecurangan penggelembungan suara yang dilakukan oleh paslon lainnya di Bali
Baca SelengkapnyaJelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Cak Imin Minta Doa ke Relawan
Cak Imin berharap agar Tim Hukum Nasional (THN) AMIN bisa sukses dalam sidang sengketa tersebut.
Baca Selengkapnya6 Orang Jadi Tersangka Penganiayaan Relawan Ganjar-Mahfud, Ganjar: Oknumnya Tak Boleh Semena-Mena
Ganjar Pranowo memuji gerak cepat Panglima TNI Agus Subiyanto dalam menangani kasus penganiayaan relawannya.
Baca Selengkapnya