Kuasa Hukum Nilai Isu Ferdy Sambo Janji Rp1 Miliar Bikin Posisi Bharada E Disudutkan

Merdeka.com - Kuasa hukum Bharada E alias Richard Eliezer, Ronny Talapessy memastikan kliennya tidak terlibat dalam skenario pembunuhan berencana yang diinisiasi Irjen Ferdy Sambo terhadap Brigadir J. Isu mengenai janji Ferdy Sambo memberi uang Rp1 miliar juga dinilai merugikan Bharada E.

Ronny menyebut, kabar soal janji uang Rp1 miliar yang bakal diberikan kepada Bharada E seolah-olah membuat jika kliennya mengetahui rencana pembunuhan.

"Padahal faktanya tidak. Maksudnya pemberian uang itu, janji uang itu setelah kejadian. Jadi ini perlu kita luruskan. Jangan sampai mendiskreditkan klien. Saya sampaikan tolonglah jangan eksploitasi perkara ini, mencari panggung, ketenaran pribadi diatas penderitaan orang lain," ujar Ronny saat dihubungi, Minggu (14/8).

Ronny memasang target untuk membebaskan Bharada E dari segala tuntutan. Karena itu, dia bakal mengajukan dua saksi ahli meringankan kepada penyidik. Kedua saksi yaitu ahli psikologi dan ahli pidana.

Ronny menjelaskan bahwa keduanya bakal dihadirkan guna memberikan keterangan yang akan dicatat penyidik guna menjelaskan kondisi baik secara mental dan sudut pandang hukum Bharada E.

"Yang pastinya untuk meringankan. dan sangat meringankan, kita kan targetnya bebas," sebut Ricky.

Pasal 51 ayat 1 KUHP

Sebelumnya, Ronny Talapessy mengklaim penggunaan pasal 338 dugaan pembunuhan dan 340 KUHP pembunuhan berencana atas kasus kematian Brigadir J, tidaklah tepat. Lantaran, Bharada E menembak rekannya tersebut karena tekanan dari Irjen Pol Ferdy Sambo.

"Pengen kita luruskan dari pernyataan Komnas HAM, LPSK, bahwa Bharada E tidak mengetahui dan tidak bagian dalam rencana pembunuhan. Mengingat pasal 338 dan 340 itu kan dengan sengaja. Klien saya tidak bisa dibilang dengan sengaja, karena apa? Dia waktu kejadian itu di bawah tekanan dan dia tidak ada pilihan yang lain," kata Rony saat dihubungi, Minggu (14/8).

Karena kondisi dibawah tekanan dan terpaksa itulah, lanjut Rony, menjadi strategi agar Bharada E seharusnya dikenakan pasal Pasal 51 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada pokoknya tidak bisa dikenai pidana.

Berikut bunyi Pasal 51 ayat 1 KUHP tersebut; “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.”

Sementara ayat 2 pasal yang sama menyatakan, “Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.”

"Harus gitu loh. Keadaan terpaksa. Karena yang memerintah dia ini jauh pangkatnya di atas dia. Harapan kita supaya dimasukin pasal 51 ini. Kalau seandainya pasal 51 ayat 1 ini tidak bisa dimasukin di penyidikan, itu bisa nanti di pengadilan. Walaupun tidak di dakwaan," jelas Rony.

Rony mengatakan Dengan memakai pasal 51 ayat 1, Bhara E bisa dikenakan peniadaan hukuman oleh majelis hakim nantinya. Dimana pelaku atau terdakwa nantinya tidak bisa dipidana karena beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana

"Bharada E itu tingkatan paling bawah. Untuk ke brigadir itu ada 5 atau 6 tingkatan di atas dia. Dan typical pasukan brimob itu tidak berani pengen tahu ada urusan apa dia. Mereka tidak berani. Mereka cuma perintah perintah perintah, mereka jalankan," sebutnya.

Terlebih, Rony mengatakan bahwa kejadian berdarah penembakan Brigadir J terbilang cepat. Bahwa ketika disuruh Irjen Ferdy Sambo, Bharada E berada di bawah tekanan dan tidak bisa menolak.

"Iya. Perintah. Waktunya sangat cepat. Udah dor dor dor dor. Udah ga ada pilihan yang lain. Di bawah tekanan dan takut sama pimpinan. Mana berani menolak. Jadi tolong jangan pakai kronologis yang lama, skenario dari Pak FS yang lama. Ini klien kita sudah terbuka ini," bebernya.