Merdeka.com - Kubu terdakwa kasus suap restitusi pajak PT Bhakti Investama James Gunardjo menilai dakwaan jaksa cacat hukum. Hal tersebut didasarkan pada alasan bahwa sejak awal perkara anak buah Hary Tanoesoedibjo ini tidak bisa ditangani oleh KPK.

Tim penasehat hukum yang diketuai oleh Sehat Damanik menyatakan hal tersebut dalam nota keberatannya (eksepsi) yang disampaikan kepada Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor, Senin (3/89).

Damanik menilai dugaan suap yang dilakukan James kepada Tommy selaku pegawai pajak tidak sah. Pasalnya, Tommy merupakan pegawai berpangkat eselon IV, sedangkan di UU KPK tertulis bahwa lembaga antikorupsi itu berwenang untuk mengusut kasus korupsi pada pegawai penyelenggara negara minimal di eselon I.

"Tommy bukan eselon I dan bukan penyelenggara negara yang dimaksud sehingga berdasar UU KPK, KPK tidak berwenang melakukan penyidikan," ujar Sehat, di Pengadilan Tipikor.

Selain itu, kubu James juga mengatakan persidangan perkara ini batal demi hukum dikarenakan Tommy telah mengembalikan gratifikasinya sebelum 30 hari. Tepatnya,PNS Pajak Tommy telah mengembalikan uang sebesar Rp 280 juta pada tanggal 27 Juni 2012.

"UU Tipikor sudah memberi peluang melaporkan ke KPK sbg gratifikasi. UU Tipikor tidak berhak digunakan jika sudah ada laporan gratifikasi ke KPK shgg penerimaan itu menjadi milik negara," papar Sehat.

Menanggapi hal itu, sidang dilanjutkan dengan tanggapan Jaksa yang akan digelar pada tanggal 5 September. "Sidang ditunda untuk memberi kesempatan jaksa menyampaikan tanggapan," ujar Ketua Majelis Hakim Darmawati Ningsih.

Seperti diketahui, jaksa mendakwa terdakwa James dengan Pasal 5 ayat 1 huruf b UU Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab UU Hukum Pidana, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal Rp 250 juta. Ia juga dijerat Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda maksimal Rp 150 juta.

Menurut Jaksa, James bersama-sama komisaris independet PT Bhakti Investama Antonius Z Tonbeng terbukti menyuap pegawai Ditjen Pajak yakni Tommy Hindratno. James dan Antonius menyuap Tommy sebesar Rp 280 Juta guna memberikat data-data atau informasi terkait permohonan kelebihan pajak PT Bhakti Investama.