KSP Sebut Pemerintahan Jokowi Tidak Represif dan Seganas yang Dipikirkan
Merdeka.com - Kantor Staf Presiden (KSP) membantah pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) seganas apa yang dipikirkan untuk melumpuhkan demokrasi. Anggapan ini menyusul adanya teror kepada panitia dan pembicara diskusi soal pemecatan Presiden di UGM.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian mengatakan, di era demokrasi yang terbuka ada pengawasan terhadap pemerintah. Sehingga, penyalahgunaan kekuasaan bisa terlihat secara terang benderang.
"Pemerintah setelah reformasi tidak ada yang kuat. Pertama pengawasnya banyak baik itu pengawas formal di parlemen, partai partai politik dan fraksi-fraksi nya maupun di civil society yang sekarang jumlah nya berkecambah apalagi informasi secara terbuka, setiap penyalahgunaan kekuasaan akan secara terang benderang," katanya saat diskusi 'Teror dalam ruang Demokrasi', Rabu (3/6).
"Belum lagi media akan terus menggunakan jurnalisme investigasi nya untuk membuka borok borok kekuasaan, jadi tidak bisa kuat pemerintah sekarang ini," tambahnya.
Donny menjelaskan, dukungan politik terhadap periode kedua pemerintahan Jokowi juga tidak sekuat periode pertama. Defisit dukungan politik telah terjadi. Dia bicara mengenai partai pendukung pemerintah berasa oposisi.
"Ini baru 2020, tapi kita lihat faktor faktor partai pendukung dalam berbagai kebijakan juga ikut menjadi oposisi, jadi non oposisi dan pendukung ini tidak setegas mana partai pendukung? Mana partai oposisi? Karena pendukung bisa jadi oposisi bahkan pendukung Pak Jokowi yang militan di 2019 sekarang bisa berbeda pandangan," tuturnya.
Ditambah dengan adanya pandemi Covid-19, sejumlah kebijakan pemerintah juga dikritik. Mulai dari Kartu Pra Kerja dan dikeluarkannya Perppu no 1 tahun 2020.
"Jadi dengan defisit dukungan di periode kedua ini, dan tahun 2020 ini akibat Covid-19 dan kebijakan kebijakan yang banyak gugatan, mulai dari Pra Kerja, Perppu nomor satu, dan lain sebagainya," ujarnya.
"Maka pemerintahan Jokowi tidak sekuat, seagresif, serepresif, seganas yang dipikirkan, dan pemerintahan apapun setelah Jokowi tidak bisa menjadi pemerintahan yang kuat," tutup Donny.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana
JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaKesaksian Tim Ganjar soal Larangan Pasang Bendera PDIP saat Kunjungan Jokowi, Kader Sampai Digeledah
Kesaksian Tim Ganjar soal Larangan Pasang Bendera PDIP saat Kunjungan Jokowi, Kader Sampai Digeledah
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya
Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca SelengkapnyaJokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya
Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Firli Bahuri dari Ketua KPK
Keppres itu diteken Jokowi pada Kamis, 28 Desember 2023 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Baca SelengkapnyaKPK Ancang-Ancang Lawan Praperadilan Mantan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor
Gus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.
Baca SelengkapnyaGanjar Kritik Jokowi Sering Beda Sikap dan Perkataan: Rakyat Sulit Percaya
Calon Pesiden (Capres) nomor urut 03, Ganjar Pranowo mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kerap berubah pernyataan dan sikapnya.
Baca SelengkapnyaHasto Kritik Jokowi, dari Karir Keluarga hingga Pembagian Bansos
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melontarkan kritik keras kepada Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya