KSP Bentuk Mobile Training Team untuk Layani Masyarakat Jalani Isoman
Merdeka.com - Kantor Staf Presiden (KSP) menggelar rapat terbatas bersama berbagai pihak terkait untuk membentuk Mobile Training Team (MTT) dalam mendukung tenaga kesehatan untuk merawat masyarakat yang melakukan isolasi mandiri (isoman).
MTT merupakan perintah Presiden Joko Widodo kepada TNI-Polri untuk sejak awal terlibat dan mendukung penanganan bencana non alam Covid-19. TNI memiliki kekuatan tiga matra dan struktur teritorial yang dapat digerakkan secara cepat, termasuk dalam rangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
“Saya memikirkan masyarakat yang sedang isoman. Pasti mereka ingin pelayanan kesehatan yang konsisten, ada dokter yang datang menjenguk agar tahu perkembangannya, pemerintah juga bisa memastikan yang isoman mengalami perkembangan. Maka konsep itu sudah saya sampaikan ke Presiden,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam keterangannya, Jumat (30/7).
Menurutnya, yang telah memiliki pengalaman dalam MTT ini tentunya adalah TNI dan Polri. Namun, persoalannya adalah di komposisi tim berkaitan dengan siapa saja yang harus ada dalam MTT.
“Karena pasti akan ada dari dokter, psikolog, dan lainnya. Dari mana komposisi itu bisa diisi? Untuk itulah butuh keterlibatan dari TNI, Kemenhan, BNPB, Pusat Kesehatan (Puskes) Angkatan Darat, Puskes Angkatan Laut, Puskes Angkatan Udara, Kepolisian, dan juga jajaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes),” jelasnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kemenkes, Kirana Pritasari mengatakan, pihaknya masih terus melakukan monitor dan waspada karena adanya peningkatan kasus Covid-19. Jika melihat peta zonasi, maka menurutnya memang hingga di level kabupaten masih ada yang memiliki level sebaran tinggi.
“Kita butuh identifikasi yang lebih jelas, dimana daerah-daerah yang sangat membutuhkan MTT untuk mengawasi masyarakat yang isoman. Positivity rate masih tinggi. Perlu peningkatan test dan tracing. Kontak erat harus dilakukan tracing ke 10 sampai 15. Kita butuh tenaga di lapangan untuk melakukannya,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, ketersediaan tenaga kesehatan di tingkat Puskesmas ada 10.000 lebih. Namun, di beberapa daerah ada yang rasio jumlah tenaga kesehatan dengan penduduknya tidak ideal.
“Ada yang sangat besar, dimana 1 orang tenaga kesehatan bisa memantau lebih dari 500 orang, sehingga butuh dukungan. Ada daerah zona merah yang butuh dukungan dari tingkat hulu atau pencegahan, sampai ke isoman. Dengan melibatkan TNI, Polri, Babinsa, Kamtibmas, maka akan sangat berguna untuk mengurangi beban tenaga kesehatan,” tutupnya.
Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ada juga upaya membenturkan aparat Polri dan TNI dengan masyarakat.
Baca Selengkapnya"Saya ingin menyampaikan ucapan terima masih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran TNI dan Polri yang telah menjamin keamanan," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan pemerintah terus mengejar agar pembangunan hunian untuk ASN dan personel hankam bisa rampung pada November 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
"Komandan wilayah Polda Papua Barat dan TNI telah bertemu untuk komunikasi dan menyelesaikan persoalan tersebut dengan baik,"
Baca Selengkapnya155.165 personel gabungan Polri, TNI dan stakeholder lain dikerahkan selama pelaksaan Operasi Ketupat sejak tanggal 4 hingga 16 April 2024.
Baca SelengkapnyaTito menggantikan Mahfud Md yang mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam pada Kamis, 1 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaNetralitas di Pemilu 2024 tujuannya untuk menjaga kedaulatan rakyat.
Baca Selengkapnya“Jadi kita mengecek kesiapan yang harus dilakukan oleh prajurit tentunya didukung oleh perlengkapan yang memadai,” ujar Panglima TNI
Baca SelengkapnyaPusat Komando Nusantara juga merupakan salah satu infrastruktur utama pendukung kota cerdas Nusantara.
Baca Selengkapnya