Kritik Visi Misi Capres, ICW Nilai Bentuk Penguatan KPK Tidak Jelas

Merdeka.com - Keseriusan dua pasangan calon presiden-wakil presiden dalam pemberantasan korupsi masih dipertanyakan. Dalam visi dan misi dua pasangan calon, tidak memaparkan secara detil upaya menekan angka korup di Indonesia.

Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 01 atau 02 hanya secara normatif saja mendukung penguatan penindakan ataupun pencegahan korupsi. Bagaimana detilnya, Emerson menilai keduanya masih mengambang.

"Bahkan isu pemberantasan korupsi tidak menjadi program prioritas. Tidak ada kejelasan bentuk penguatan KPK misalnya," kata Emerson dalam satu acara diskusi, Jakarta Selatan, Rabu (16/1).

Sebagai calon presiden petahana, Emerson menengok pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla empat tahun terakhir. Ia mengatakan penegakan hukum terkesan belum bebas dari unsur politik. Seperti penempatan Jaksa Agung.

Tindakan tersebut, kata Emerson, bisa menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah lantaran Jaksa Agung dianggap berafiliasi dengan partai politik tertentu.

"Penempatan politisi, Jaksa Agung yang membuat pemerintah Jokowi berikan pengaruh menurun tingkat kepercayaannya," kata dia.

Selain itu, Jokowi ataupun Prabowo sama-sama tidak berani menargetkan peringkat Indonesia dalam indeks persepsi korupsi. Padahal, dengan adanya target otomatis akan merangsang seluruh sistem ataupun pemangku kebijakan berlomba untuk berbenah.

"Tanpa ada indikator yang jelas. Berani enggak mereka targetin indeks persepsi korupsi kita selama dia menjabat ke skor tertentu," tandasnya.

Mengutip data dari transparency.org dibandingkan dari 180 negara Indonesia mengalami perbaikan skor dan peringkat.

Di awal pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla, persepsi korupsi menempatkan Indonesia di peringkat 107 dengan skor 34 dari 100. Tahun berikutnya pemerintah dianggap sukses membawa perbaikan dengan peringkat Indonesia di 88 dan skor 36.

Perubahan tidak berjalan mulus di tahun 2016. Transparency.org menunjukkan data bahwa Indonesia turun peringkat menjadi 90 meski ada kenaikan skor menjadi 37. Nasib sama juga terjadi di tahun 2017, skor Indonesia jalan di tempat dengan peringkat melorot ke 96.