Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kritik keras pada Menteri Yuddy tak konsisten rapat di hotel

Kritik keras pada Menteri Yuddy tak konsisten rapat di hotel Menteri Yuddy Chrisnandi ke KPK. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) Yuddy Chrisnandi secara resmi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 13/2014 terkait gerakan hidup sederhana di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berisi larangan bagi PNS untuk hidup bermewah-mewahan dan mengadakan rapat di hotel.

Namun hari Senin (8/12), Menteri Yuddy justru menggelar acara di tempat mewah. Yuddy mengumpulkan kepala daerah di Raflessia Grand Ballroom, Balai Kartini, Jakarta Selatan.

Saat itu ada sekitar 500 undangan yang hadir dalam acara tersebut termasuk Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Sementara pejabat daerah yang hadir di antaranya Bupati Kulonprogo, Bupati Sleman, Wali kota DIY, Bupati Bintan, dan Tanjung Pinang, serta masih banyak lagi.

Sontak berbagai kalangan mengkritik sikap Menteri Yuddy yang dinilai tak konsisten tersebut. Berikut ini berbagai kritik terhadap Menteri Yuddy:

Ketua Komisi II DPR kritik Menteri Yuddy

Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman mengatakan sejak awal tidak setuju dengan surat edaran tersebut. Menurut dia, seorang menteri tak perlu mengurusi urusan teknis."Makanya saya bilang, tergantung produktivitas pertemuan itu, mau di hotel yang penting hasilnya, outputnya," kata Rambe di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/12).Rambe menyatakan, urusan larangan rapat di hotel itu persoalan teknis sehingga tak perlu diurusi oleh menteri. Politikus Golkar ini meyakini, di manapun rapat digelar yang penting adalah hasil rapat itu bermanfaat untuk rakyat."Enggak usah perbincangkan yang sangat teknis seperti rapat di hotel seperti itu," imbuhnya.

Fadli Zon: Larangan rapat di hotel berdampak PHK karyawan

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, kebijakan pemerintah melarang rapat di hotel harus dikoreksi. Selain itu, politisi Partai Gerindra tersebut mengatakan pemerintah harus fleksibel sehingga tidak menimbulkan ancaman bagi pengelola hotel."Harus fleksibel mana yang boleh rapat di hotel mana yang tidak. Karena kalau terlalu kaku juga akan merugikan pihak hotel, ini harus dikoreksi, jika tidak akan berdampak pada PHK dan pengangguran akan bertambah," kata Fadli Zon sebagaimana dilansir dari antra, Selasa, (9/12).Fadli mengatakan, ia akan meminta Komisi II untuk mengakaji kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar tidak merugikan sektor lainnya.Fadli menilai, Surat Edaran Menteri Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang melarang kegiatan rapat di hotel bagi pegawai pemerintahan merupakan hal yang baik. Namun ia khawatir bila maksud baik itu merugikan pihak-pihak lain."Hanya saja, jangan sampai maksudnya baik malah merugikan sektor lain. Ini harus dikaji, rapat yang bagaimana yang dilarang di hotel dan mana yang bisa dilaksanakan di gedung pemerintahan," katanya.

Wakil Gubernur NTB: 400 Acara batal akibat KemenPAN

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan berdasarkan laporan yang diterima dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan NTB serta Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), sebanyak 400 agenda pertemuan harus dibatalkan akibat kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang melarang pegawai negeri sipil maupun BUMN menggelar pertemuan dan rapat di hotel.Amin mengatakan jumlah tersebut, bahwa sejak adanya larangan dari Kemenpan dan RB menggelar rapat di hotel, sejumlah agenda dari kementerian dan BUMN harus dibatalkan."Itu laporan yang kami terima, ada 400 agenda pertemuan yang harus dibatalkan," kata Amin, Senin (8/12).Diakuinya, larangan Kemenpan dan RB yang disampaikan dalam bentuk surat edaran kepada seluruh pemerintah daerah termasuk di kementerian dan BUMN, berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di daerah ini.Sebab, kata Amin, selama ini selain berharap dari kunjungan wisatawan mancanegara maupun nusantara, NTB sangat mengandalkan kedatangan wisatawan dari acara-acara MICE (meeting, incentive, convention, exhibition)."Kami setuju pelarangan itu untuk efisiensi anggaran dan kami taat terhadap pemerintah pusat. Tetapi, jangan karena satu kebijakan itu berefek kepada yang lebih luas, dengan kata lain jangan sampai menghidupkan yang satu justru mematikan yang lain," ujarnya seperti dikutip Antara.

Wali Kota Solo: Solo akan beku dan mati

Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo secara tegas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) yang melarang lembaga-lembaga aparatur negara untuk menggelar rapat di hotel"Kalau diterapkan, Solo bisa jadi 'kota beku dan mati'. Aturan ini bisa mengancam pendapatan beberapa kota yang mengandalkan diri sebagai kota MICE (meeting, incentives, conferencing, dan exhibitions), seperti Solo," ujar kepada wartawan di Solo, Selasa (11/11).Rudy menyesalkan aturan-aturan itu justru diputuskan saat Joko Widodo (Jokowi), mantan wali kota Solo menjadi presiden. Pasalnya keputusan menjadikan Solo sebagai kota MICE juga dilakukan Jokowi saat menjadi wali kota."Tingkat kunjungan ke Kota Solo pasti akan menurun drastis.Sebagai kota tujuan wisata, Solo sangat tergantung adanya kunjungan ini," imbuh Rudy.Kebijakan tersebut, lanjut Rudy juga akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi di Solo. Karena pendapatan asli daerah (PAD) Kota Solo juga sangat tergantung pada retribusi pajak termasuk pajak hotel dan penginapan. Ia mengkhawatirkan dengan berkurangnya kunjungan tersebut akan membuat PAD menurun drastis."Banyak dampak lain, misalnya pada sektor industri kecil. yang selama ini menyediakan produk-produk souvenir. Pasti akan terbengkalai karena tidak ada yang membeli," keluhnya.

(mdk/did)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Rumah Menteri di Ibu Kota Nusantara Lebih Kecil Dibanding Widya Chandra, Komentar Menko Luhut Mengejutkan

Rumah Menteri di Ibu Kota Nusantara Lebih Kecil Dibanding Widya Chandra, Komentar Menko Luhut Mengejutkan

Pembangunan rumah dinas untuk Menteri PUPR sudah selesai dengan fasilitas standar, seperti kamar tidur, dapur, ruang tamu dan ruang rapat.

Baca Selengkapnya
Respons JK soal Jokowi Sambangi Hotel Tempat TKN Kumpul

Respons JK soal Jokowi Sambangi Hotel Tempat TKN Kumpul

JK menganggap apa yang dilakukan Jokowi sebagai hal yang wajar yakni mengantarkan cucunya

Baca Selengkapnya
Ketua Majelis Hakim Dirawat di Rumah Sakit, Sidang Eksepsi Syahrul Yasin Limpo Ditunda

Ketua Majelis Hakim Dirawat di Rumah Sakit, Sidang Eksepsi Syahrul Yasin Limpo Ditunda

Sidang kemudian bakal kembali digulir dengan agenda yang sama pada pekan depan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Begini Penampakan Rumah Mahfud MD di Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta

Begini Penampakan Rumah Mahfud MD di Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta

Calon wakil presiden nomor urut tiga Mahfud MD memiliki rumah pribadi di Jalan Waru, Kabupaten Sleman.

Baca Selengkapnya
Wapres Ma'ruf Harap PROPER Kementerian LHK Dapat Mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan

Wapres Ma'ruf Harap PROPER Kementerian LHK Dapat Mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan

PROPER tahun ini telah mendorong efisiensi anggaran dalam pengelolaan lingkungan hingga lebih dari 158 triliun Rupiah atau sekitar 23 persen lebih hemat .

Baca Selengkapnya
Sosok Ratna Ani Lestari, Bupati Perempuan Pertama Banyuwangi yang Memutuskan Berhenti dari Dunia Politik

Sosok Ratna Ani Lestari, Bupati Perempuan Pertama Banyuwangi yang Memutuskan Berhenti dari Dunia Politik

Selama menjadi bupati, ia diterjang cobaan besar akibat melanjutkan program bupati pendahulunya yang bermasalah

Baca Selengkapnya
Kerap Pidato soal Pertahanan, AHY: Saya Enggak Berandai-andai Jadi Menhan

Kerap Pidato soal Pertahanan, AHY: Saya Enggak Berandai-andai Jadi Menhan

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato politiknya di Yogyakarta, Kamis (18/1).

Baca Selengkapnya
Anies Janji Permudah Izin Konser Jika Jadi Presiden: Jangan Khawatir Enggak ada Konser

Anies Janji Permudah Izin Konser Jika Jadi Presiden: Jangan Khawatir Enggak ada Konser

Anies mencontohkan saat jadi gubernur DKI, banyak konser yang digelar di Jakarta

Baca Selengkapnya
Dulu Mengkritik Sekarang Memuji IKN, Ini Penjelasan AHY

Dulu Mengkritik Sekarang Memuji IKN, Ini Penjelasan AHY

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan alasan dirinya kini memuji pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Baca Selengkapnya