Krisis ekonomi, buruh di Medan tolak di-PHK

Merdeka.com - Ratusan buruh berujuk rasa di kantor Gubernur Sumut, Selasa (1/9). Mereka mengajukan sejumlah tuntutan, termasuk menolak PHK massal di tengah krisis ekonomi saat ini.

Para buruh yang berunjuk rasa mengusung nama Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC-FSPMI). Mereka merupakan gabungan dari sejumlah elemen buruh, seperti KSPI, KSPI AGN, KSBSI, dan KP-SBTPI.

Dalam aksinya, buruh menuntut pemerintah untuk menurunkan harga sembako dan BBM. "Kami menolak PHK akibat melemahnya nilai tukar rupiah dan perlambatan ekonomi," kata Minggu Saragih, Ketua DPW FSPMI Sumut.

Para buruh juga menolak masuknya pekerja asing. Kalaupun ada tenaga impor, mereka harus mampu berbahasa Indonesia.

Mereka juga menuntut pemerintah menaikkan upah minimum 2016 sebesar 25 persen untuk menjaga daya beli. Caranya dengan mengubah item KHL dari 60 menjadi 84.

Selain itu, pemerintah juga diminta merevisi PP tentang jaminan pensiun. Harapannya, buruh menerima manfaat pensiun sama dengan PNS, bukan 300 ribu per bulan setelah 15 tahun.

"Perbaiki pelayanan BPJS Kesehatan dan kami menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan," sebut Minggu.

Unjuk rasa buruh masih berlangsung. Akibat aksi ini, Jalan P Diponegoro di depan kantor Gubernur Sumut ditutup. Arus lalu lintas pun dialihkan ke jalan di sekitarnya. (mdk/hhw)