KPU Solo: Jika Ditemukan Data Ganda, Paslon Independen Harus Ganti Dua Kali Lipat
Merdeka.com - Tahapan pencalonan perseorangan atau independen berikutnya untuk Pilkada Kota Solo 2020 adalah verifikasi faktual. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo akan mendatangi masing-masing rumah para pendukung pasangan calon. KPU akan memastikan kebenaran dukungan tersebut.
"Tahapan berikutnya akan kita lakukan mulai 26 Maret hingga 15 April adalah verifikasi faktual. Ada 407 personel yang kita terjunkan ke lapangan untuk mengecek kebenaran syarat dukungan terhadap bakal calon independen," ujar Divisi Tehnik dan Penyelenggara KPU Solo Suryo Baruno, Jumat (28/2).
Suryo merinci, dari 407 personel tersebut, 43 diantaranya petugas dari KPU Solo, 40 orang merupakan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan sisanya dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebanyak 324 personel.
Menurut Suryo, verifikasi dilakukan dengan mendatangi langsung rumah warga atau pendukung, sesuai data yang diserahkan. Jika ditemukan data ganda, calon independen harus mengganti syarat dukungan dua kali lipat sesuai aturan KPU RI.
"Kalau ternyata ada yang ganda, calon independen harus mengganti syarat dukungan dua kali lipat sesuai aturan KPU RI," tegasnya.
Suryo menjelaskan, KPU akan melakukan pencoretan jika saat verifikasi faktual ditemukan warga yang tidak merasa memberikan surat pernyataan dukungan, namun pada dokumen yang diserahkan ke KPU ada.
"Verifikasi faktual dengan cara door to door ini akan kami lakukan secara acak. Jadi nanti warga jangan kaget kalau di rumahnya didatangi petugas KPU untuk melakukan verifikasi faktual secara acak," jelasnya.
Menurut dia, jika pada hasil akhir verifikasi faktual data dukungan belum memenuhi syarat dukungan minimal, yakni 35.870 e-KTP, maka calon independen harus mengganti jumlahnya dua kali lipat dari kekurangan itu.
"Jika dinyatakan lolos melalui rapat pleno, balon berhak mendaftarkan diri menjadi peserta Pilkada 2020," jelasnya lagi.
Pada Pilkada Kota Solo ini, hanya satu pasangan calon independen yang telah menyerahkan berkas persyaratan fisik dukungan ke KPU hingga batas akhir Minggu lalu.
Pasangan tersebut adalah Bagyo Wahyono-FX Supardjo atau Bajo. Pasangan lainnya, Muhammad Ali-Achmad Abu Jazid atau Abah Ali-Gus Amak (Alam) tidak bisa memenuhi syarat dukungan minimal. Sedangkan pasangan Miftah Alim Harphanto dan Ronny Cahyanegara, hingga batas akhir tak menyerahkan berkas persyaratan ke KPU Solo.
Syarat bakal calon independen untuk Pilkada 2020 mengacu pada UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.Setiap calon perseorangan harus didukung paling sedikit 8,5 persen dari total penduduk yang sudah terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT).Saat ini, DPT Kota Solo sebanyak 421.999 orang. Sehingga bakal calon independen harus mengumpulkan sebanyak 35.870 KTP.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua KPU Bicara Pengusutan Dugaan Kebocoran Data Pemilih: Pasti Ada Penindakan Hukum
KPU hingga kini masih menelusuri dugaan peretasan tersebut.
Baca SelengkapnyaKetahui Jadwal Pendaftaran Calon Independen Pilkada 2024 Berikut Ini
KPU juga sudah melakukan sosialisasi formulir dukungan pemilih kepada calon perseorangan.
Baca SelengkapnyaKPU Serahkan Alat Bukti Tambahan Berupa Formulir D Kejadian Khusus
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyerahkan alat bukti tambahan berupa formulir D Kejadian Khusus tingkat kecamatan seluruh Indonesia kepada Mahkamah Konstitusi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pengamat Siber Temukan Keanehan Data Penghitungan Suara pada Situs KPU
Pengamat Siber Temukan Keanehan Hasil Penghitungan Suara pada Situs KPU
Baca SelengkapnyaKPU Ajak Perwakilan Asing Lihat Langsung Pemungutan dan Perhitugan Suara Pemilu
Para peserta akan diajak KPU RI melihat langsung pemungutan dan penghitungan suara.
Baca SelengkapnyaJelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024, KPU dan DPR RI Dijaga Ketat Petugas Gabungan
Sejumlah personel keamanan gabungan disiagakan untuk menjaga ketat KPU dan DPR jelang pengumuman hasil Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKPU Usulkan Anggaran Rp2 Triliun untuk Pilkada Serentak Jateng 2024, Ini Rinciannya
Nantinya dana tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan dan seluruh tahapan penyelanggaraan Pilkada.
Baca SelengkapnyaKomisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara
Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
Baca SelengkapnyaKPU: 1.223 TPS Salah Input Data Perolehan Suara Pilpres 2024 di Sirekap
KPU berdalih terus menerus memperbaiki kinerja lapangan dan data Sirekap KPU Kabupaten Kota.
Baca Selengkapnya